Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Surabaya pada Rabu, 7 Mei 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala BRIDA Jawa Timur, Dr. Andriyanto, S.H., M.Kes, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Jawa Timur.
Rapat ini dihadiri oleh para Analis Kebijakan Ahli Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Dr. Mas Purnomo Hadi, M.M., M.H., Dr. Ir. Drajat Irawan, S.E., M.T., Dr. Ir. Hadi Sulistyo, M.Si., CIHCM, dan Sinarto, S.Kar., M.M., serta perwakilan dari Biro Organisasi dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Turut hadir pula Tim IKK BRIDA Jatim dan sejumlah undangan dari perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Dr. Andriyanto menyampaikan bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
“Melalui rapat ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses persiapan IKK berjalan dengan baik, mulai dari pembentukan tim, pemilihan regulasi yang akan dinilai, hingga penunjukan enumerator dan pengumpulan data. Semua langkah ini memerlukan koordinasi yang kuat antar-perangkat daerah,” ujar Dr. Andriyanto.
Ada empat hal utama yang dibahas dalam rapat koordinasi ini, yakni pembentukan Tim IKK sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan, penentuan Perda dan Pergub yang menjadi objek penilaian, dengan fokus pada regulasi yang berdampak luas dan strategis, identifikasi OPD pengampu yang bertanggung jawab atas regulasi tersebut, penunjukan enumerator atau admin instansi yang akan mengisi instrumen penilaian dan mengumpulkan data dari perangkat daerah.
Dr. Andriyanto juga menegaskan bahwa pelaksanaan IKK ini merupakan momentum strategis dalam mendorong perbaikan kualitas kebijakan publik di Jawa Timur, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami harapkan melalui rapat ini, akan terbentuk pemahaman yang selaras mengenai tujuan, metodologi, indikator, dan mekanisme pelaksanaan IKK. Peran aktif dari seluruh peserta sangat kami butuhkan dalam memastikan keberhasilan proses ini,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penting dalam rangka mendorong peningkatan mutu formulasi kebijakan di tingkat provinsi, dengan harapan hasil evaluasi IKK dapat menjadi dasar perbaikan dan inovasi kebijakan ke depan.
