Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Policy Brief dan Policy Paper yang diikuti oleh para analis kebijakan dari berbagai unit kerja, baik secara luring maupun daring. Acara ini secara resmi dibuka oleh Dr. Andriyanto, S.H., M.Kes., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme analis kebijakan sebagai bagian dari strategi penguatan proses perumusan kebijakan publik. Beliau menyampaikan bahwa di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan saat ini, kemampuan menyusun dokumen kebijakan yang ringkas, berbasis data, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan sangatlah penting. Oleh karena itu, policy brief dan policy paper menjadi alat bantu komunikasi kebijakan yang efektif dan strategis.
Materi inti disampaikan oleh Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi S2 Kebijakan Publik FISIP Universitas Airlangga. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa policy paper merupakan dokumen analitis yang menitikberatkan pada identifikasi dan penyelesaian masalah kebijakan secara mendalam. Dokumen ini berfokus pada penyusunan alternatif kebijakan dan rekomendasi berbasis bukti yang dapat diimplementasikan. Sementara itu, policy brief lebih ringkas dan ditujukan khusus kepada para pembuat keputusan. Dengan tampilan yang menarik, bahasa yang sederhana, dan pesan kebijakan yang langsung pada inti permasalahan, policy brief dirancang untuk menyampaikan rekomendasi yang spesifik dan mudah dicerna.
Dr. Erna juga menegaskan pentingnya merumuskan masalah kebijakan secara tepat sebagai fondasi dari dokumen yang berkualitas. Melalui pendekatan seperti model iceberg dan kerangka dari William Dunn, peserta diajak memahami bahwa kebijakan yang efektif berawal dari pemahaman terhadap akar masalah, bukan hanya gejalanya. Selain itu, peserta juga dibekali dengan prinsip dan struktur penulisan yang sistematis agar mampu menyusun policy paper dan policy brief yang komunikatif, berbasis data, dan berdampak.
Dengan terselenggaranya bimbingan teknis ini, diharapkan para analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin terampil dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang responsif dan strategis. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran analis kebijakan sebagai penyaji informasi dan perumus rekomendasi berbasis bukti, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan solutif.
