Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih: Gerakan Ekonomi Kerakyatan Dimulai dari Desa
Klaten, Jawa Tengah, 21 Juli 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Acara peluncuran ini dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan dihadiri sejumlah menteri serta perwakilan dari lembaga koperasi nasional.
Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi Merah Putih digagas sebagai bentuk nyata dari konsep ekonomi kerakyatan, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat bawah melalui sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang adil dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa koperasi ini bukan hanya simbol politik, melainkan instrumen nyata untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional dan memberdayakan desa secara mandiri.
“Kami ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui koperasi, petani dan pelaku usaha kecil bisa memperoleh akses langsung ke pasar dan permodalan,” ujar Prabowo.
Dengan koperasi ini, pemerintah berharap mampu memangkas rantai distribusi hasil pertanian dari delapan titik menjadi hanya tiga, yang artinya harga pangan akan lebih stabil di pasar dan pendapatan petani meningkat.
Dari total 80.000 koperasi yang ditargetkan, sebanyak 78.600 koperasi telah memiliki badan hukum resmi, dan sisanya tengah dalam proses penyelesaian administrasi. Pemerintah juga telah membentuk 92 koperasi percontohan yang tersebar di seluruh provinsi untuk dijadikan model rujukan pengelolaan koperasi desa berbasis komunitas.
Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa setiap koperasi akan dilengkapi dengan sistem pencatatan digital, pelatihan manajerial, serta integrasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan mikro.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat. Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan pelatihan vokasi bagi pengelola koperasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), sementara Kementerian Koperasi dan UKM akan mengirim fasilitator lapangan yang mendampingi pembentukan dan pengelolaan koperasi selama tiga tahun pertama.
Pemerintah juga bekerja sama dengan BUMN pangan, seperti Bulog dan Bapanas, serta menggandeng perbankan nasional (Himbara) untuk memastikan akses permodalan berjalan lancar.
“Kita ingin koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi berfungsi aktif sebagai penggerak ekonomi lokal,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi.
Meskipun ambisius, program ini tentu menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan manajemen koperasi. Oleh sebab itu, evaluasi berkala akan dilakukan setiap enam bulan untuk mengukur efektivitas dan menemukan solusi dari berbagai hambatan di lapangan.
Wakil Ketua DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan bahwa koperasi ini harus benar-benar dikelola secara profesional dan mandiri agar tidak bernasib seperti koperasi masa lalu yang kerap stagnan karena politisasi dan lemahnya pengawasan.
Peluncuran Koperasi Merah Putih ini menandai langkah awal dari transformasi ekonomi berbasis komunitas yang digerakkan oleh negara. Dengan target 80.000 koperasi aktif hingga akhir 2025, pemerintah berharap muncul pusat-pusat ekonomi baru di tingkat desa yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan inflasi pangan, dan memperluas lapangan kerja.
Program ini bukan hanya proyek pembangunan, tetapi cerminan dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari desa.
