Terungkap Isi Teguran Prabowo kepada Bupati Pati, Perintah untuk Bertindak Tegas Termasuk Soal Ucapannya yang Siap Didemo 50 Ribu Orang
Presiden meminta Bupati Sudewo untuk membatalkan aturan kenaikan PBB 250%
SURABAYA | BERITA ADIKARA – Akhirnya, Presiden Prabowo Subianto ikut campur dalam masalah yang sedang ramai di Pati, Jawa Tengah. Beliau memberikan perhatian khusus terkait keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan serta Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Presiden meminta Bupati Sudewo untuk membatalkan aturan kenaikan PBB 250% yang bikin kontroversi itu. Hal ini disampaikan Prabowo melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, lewat postingan di Instagram pada Minggu (10/8/2025).
Sudaryono kemudian membagikan solusi dari Prabowo yang lebih memihak rakyat soal kebijakan Sudewo.
“Disebutkan bahwa Prabowo memerintahkan Bupati Pati untuk mencari dana pembiayaan dan pembangunan dari sumber lain, seperti investasi. Sudaryono mengklaim bahwa Sudewo langsung menjalankan perintah dari presiden itu.”
Sebelumnya, pada Jumat (8/8/2025), Bupati Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo menjelaskan, keputusan ini dibuat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta agar perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Pati berjalan lancar.
Dengan pembatalan ini, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati akan kembali seperti tahun sebelumnya, tanpa ada kenaikan sama sekali.
Sudewo menekankan, uang lebih yang sudah dibayarkan warga akan dikembalikan, dan cara pengembaliannya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama kepala desa.
Rencananya, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan mengadakan demonstrasi pada (13/8) untuk menyuarakan tuntutan yang lebih besar, yaitu memaksa Sudewo mundur dari jabatannya.
Dalam penjelasannya itu, ia juga meminta maaf atas ucapannya yang siap didemo 50 ribu orang, akibat kebijakan tersebut. Meskipun Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan minta maaf, tuntutan untuk mencopot Sudewo masih terus bergaung sampai sekarang.
Bagi mereka, pembatalan kebijakan PBB itu hanya puncak dari kumpulan kekecewaan terhadap cara kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator Lapangan aliansi itu, Teguh Istiyanto, menuduh bahwa pembatalan kenaikan pajak tidak dilakukan dengan tulus, tapi karena tekanan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa fokus utama mereka sekarang bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari posisinya.
