Seruan Aksi Demonstrasi Massal di DPR RI pada 25 Agustus 2025 Mendapat Dukungan 273 Ribu Warganet

Ketua DPR, Puan Maharani, menanggapi ancaman demonstrasi ini dengan menyatakan kesiapan DPR untuk mendengar aspirasi masyarakat
BERITA ADIKARA – Sebuah video singkat yang menyebar secara masif di berbagai platform media sosial telah memicu dukungan signifikan dari lebih dari 273 ribu warganet di Indonesia, yang menyerukan pelaksanaan demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Video tersebut menyajikan panduan kontroversial mengenai “Cara Membubarkan DPR,” yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga legislatif.
Video yang diunggah pada platform seperti Instagram Reels ini menekankan tiga tahapan utama: pelaksanaan demonstrasi serentak pada 25 Agustus, pembakaran simbolis terhadap Gedung DPR RI, serta penyampaian petisi kepada Presiden untuk mengesahkan pembubaran DPR.

Sumber : Ig . 1pria baik
Berdasarkan data dari berbagai platform media sosial, seruan ini muncul di tengah polemik mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa unggahan di X (dahulu Twitter) menampilkan video serupa yang telah ditonton puluhan ribu kali, dengan tuntutan pembubaran DPR karena dianggap tidak kompeten atau “sontoloyo.”
Dukungan sebanyak 273 ribu warganet sebagian besar berupa suka dan bagikan pada konten viral yang menyebar sejak awal Agustus 2025, meskipun sebagian pengguna mempertanyakan keabsahan dan risiko kekerasan yang mungkin timbul.
Namun, tidak semua kalangan mendukung inisiatif ini. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa kelompoknya memiliki agenda serupa seperti penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, tetapi aksi mereka dijadwalkan pada 28 Agustus 2025, bukan 25 Agustus. “Ini bukan agenda kami. Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
Ketua DPR, Puan Maharani, menanggapi ancaman demonstrasi ini dengan menyatakan kesiapan DPR untuk mendengar aspirasi masyarakat, sambil menekankan pentingnya pelaksanaan aksi secara damai dan sesuai hukum. “Jangan menyampaikan hal-hal seenaknya yang dapat memicu kekacauan,” ujarnya dalam konferensi pers terkini.
Aparat kepolisian telah meningkatkan pengawasan di sekitar kompleks DPR dan Istana Negara, dengan persiapan pengamanan ketat guna mencegah potensi kerusuhan. Beberapa analis politik menilai seruan ini sebagai gejolak di dunia maya yang belum tentu terealisasi dalam skala besar, mengingat demonstrasi serupa di Pati, Jawa Tengah, baru-baru ini dibatalkan setelah tercapai kesepakatan damai.
Pemerintah diharapkan segera menanggapi tuntutan ini guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak inisiator mengenai apakah demonstrasi akan benar-benar dilaksanakan besok. Namun, dukungan signifikan dari warganet menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja DPR, termasuk isu korupsi .