Gedung DPR RI Dianggap Tidak Representatif untuk Suara Rakyat

Surabaya, Berita Adikara – Sebuah analisis terbaru menyoroti bahwa desain fisik Gedung DPR RI tidak mendukung representasi suara rakyat secara optimal. Berdasarkan pengamatan menggunakan Google Earth Pro dan Google Street View, jarak antar ruangan di gedung tersebut hanya mencapai 4,5 meter di beberapa titik, yang dianggap membatasi komunikasi antar anggota DPR. Analisis ini juga membandingkan desain gedung dengan standar demokratisasi dari Democracy Index 2025, menunjukkan ketimpangan struktural yang dapat menghambat fungsi legislatif yang inklusif.

Analisis ini memicu perhatian luas, dengan banyak pihak menyoroti desain gedung yang tertutup, termasuk pagar tinggi dan halaman luas yang tidak dimanfaatkan. 

Desain ini dinilai membuat pejabat DPR tampak kurang responsif terhadap aspirasi rakyat, dengan pagar tinggi yang menghalangi akses publik.

Kritik ini memunculkan seruan untuk merenovasi atau mendesain ulang gedung agar lebih terbuka dan mendukung demokrasi yang lebih participatif.

Reaksi publik menunjukkan beragam pandangan. Banyak yang setuju bahwa tata letak gedung saat ini menghambat komunikasi dan representasi, sementara yang lain menyerukan evaluasi menjelang sidang-sidang penting.

Diskusi ini memunculkan ide seperti mengubah halaman gedung menjadi taman terbuka untuk masyarakat, guna menciptakan ruang publik yang lebih inklusif. Beberapa pihak juga menilai desain gedung yang kurang estetis mencerminkan pengelolaan aset negara yang tidak optimal.

Diskusi semakin berkembang dengan kritik bahwa Gedung DPR tidak hanya gagal secara fisik, tetapi juga secara fungsional dalam mewakili rakyat. 

Aspirasi publik sering diabaikan, dan pintu gedung kerap tertutup rapat selama demonstrasi. Saran seperti menghapus pagar untuk meningkatkan aksesibilitas pun mencuat, dengan harapan renovasi dapat memperkuat transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat kritik terhadap parlemen, di mana desain gedung dipandang sebagai simbol ketimpangan sosial dan politik. Mengacu pada Democracy Index 2025, publik menantikan respons resmi DPR terkait kemungkinan redesign gedung.

Diskusi ini diharapkan menjadi pendorong perubahan, memastikan Gedung DPR benar-benar mencerminkan suara rakyat dan mendukung demokrasi yang lebih baik.