HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur,Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati Soroti Tekanan Fiskal, Dorong Inovasi PAD dan Akuntabilitas Perbankan Daerah

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jawa Timur, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemerintah provinsi terkait kondisi fiskal.

Fraksi PKS mendorong adanya penguatan peran bersama untuk mencari solusi kreatif di tengah menurunnya kapasitas keuangan daerah.

Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Jawa Timur saat ini sedang mengalami tekanan berat atau “jeblok”.

“Ini merupakan sebuah harapan bahwa kita terus bisa menguatkan peran masing-masing, apalagi dalam kondisi fiskal Jawa Timur yang lagi jeblok,” ujar Lilik Hendarwati di Surabaya.

Lilik memaparkan, tekanan fiskal tersebut berasal dari pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Pengurangan pertama sebesar Rp4,2 triliun merupakan dampak dari implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Kondisi ini diperberat dengan adanya rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp2,8 triliun.

“Kalau kemarin dengan Undang-Undang HKPD kita kurang Rp4,2 triliun, kemudian ketambahan lagi pengurangan TKD Rp2,8 triliun. Artinya, total Rp7 triliun fiskal kita semakin berkurang. Ini tantangan yang berat bagi Jawa Timur,” tegasnya.

Meski demikian, Lilik mengajak semua pihak untuk tidak hanya menyesali keadaan. Menurutnya, sebagai Komisi C yang membidangi keuangan, semangat yang harus dikedepankan adalah menumbuhkan inovasi dan kreativitas baru untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru.

“Saya yakin bahwa Jawa Timur dengan sumber kekayaannya yang luar biasa, ini masih banyak peluang untuk terus menumbuhkan fiskal baru,” tambahnya.

Kawal Dana untuk Bank Daerah: Transparansi dan Akuntabilitas adalah Kunci

Fraksi PKS menyambut positif rencana pemerintah menggelontorkan dana ke bank daerah, salah satunya Bank Jatim. Namun, Lilik memberikan beberapa catatan kritis agar dana tersebut benar-benar efektif untuk menggerakkan ekonomi warga.

“Tentu kita menyambut positif, namun kita berharap itu betul-betul terealisasi untuk menguatkan ekonomi utamanya untuk warga kita. Tidak sekedar dana itu terserap,” katanya.

Lilik juga mengingatkan agar pemprov berhati-hati dengan skema pinjaman, terutama terkait tingkat suku bunga yang disepakati, agar tidak menjadi jebakan di kemudian hari.

Yang paling utama, lanjutnya, adalah pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ia mengakui bahwa meski Bank Jatim memiliki catatan kinerja yang baik, bank tersebut juga tidak luput dari beberapa catatan negatif di masa lalu.

“Walaupun nilainya bagus dalam kinerja, kita tidak melupakan bahwa Bank Jatim juga punya beberapa catatan buruk. Maka akuntabilitas dan transparansi ini menjadi hal yang utama,” pungkas Lilik.

Ia berharap, dengan menyalurkan dana melalui bank daerah, kesempatan untuk mengakses permodalan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan perekonomian di daerah.