Pemotongan Dana Transfer Rp 2,8 Triliun, DPRD Jatim Dorong Pemprov Fokus Program Pro-Rakyat

SURABAYA | BERITA ADIKARA- – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur didorong untuk lebih selektif dalam merumuskan program pembangunan menyusul adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,8 triliun.

Anggota DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E., menegaskan bahwa prioritas anggaran harus dialihkan ke program yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abdullah, pemotongan signifikan ini terungkap setelah adanya penjelasan dari Kementerian Keuangan. Ia merinci bahwa dana yang terdampak mencakup berbagai pos penting.

“Terkait dana transfer sebesar Rp 2,8 triliun, setelah diungkap oleh Kementerian Keuangan bahwa potongan dana transfer itu sebesar Rp 2,8 triliun kurang lebih 51% dana transfer ke daerah yang dipotong itu adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non-fisik. Jadi, seperti itu kondisinya,” ujar Abdullah.

Dengan kondisi tersebut, Abdullah menyatakan bahwa Pemprov Jatim tidak punya pilihan selain melakukan penyesuaian anggaran secara cermat.

Ia menyarankan agar program-program yang bersifat seremonial dan tidak sejalan dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk sementara ditiadakan.

“Otomatis, sekarang mau tidak mau Pemerintah Jawa Timur juga harus lebih selektif memilah mana program yang kira-kira berdampak kepada masyarakat.

Hal-halyang masih bersifat seremonial dan tidak tepat sasaran pada indikator RPJM harus di-skip. Kita sekarang fokuskan pada program yang ada dampaknya, yang riil untuk masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Abdullah mencontohkan sektor-sektor strategis yang harus menjadi fokus utama, seperti ketahanan pangan dan energi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Jika kita membangun jalan, membangun drainase, membangun pengairan, lalu membangkitkan energi, dan mendorong UMKM, maka perekonomian di Jawa Timur akan segera tumbuh,” jelasnya.

Ia khawatir jika Pemprov tidak selektif dalam melakukan realokasi anggaran, maka perubahan ini akan berdampak negatif pada laju perekonomian daerah. Menurutnya, perputaran uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu motor penggerak utama ekonomi Jatim, di samping sektor industri dan UMKM.

“Perubahan ini akan berdampak pada perekonomian, dan ini yang saya khawatirkan,” katanya.

Sebagai representasi lembaga legislatif, Abdullah menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat anggaran untuk membahas dampak perubahan ini secara detail. DPRD Jatim berkomitmen untuk mendukung Gubernur dalam merancang program-program yang konkret dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Uang APBD itu mau tidak mau akan kami dorong. Kami akan mendukung Gubernur untuk membuat program-program yang nyata dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.