Puguh Wiji Pamungkas Soroti Urgensi Validasi Data Bansos dan Penanganan Krisis Sampah di Malang Raya

MALANG | BERITA ADIKARA – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti dua isu krusial yang menjadi aspirasi utama masyarakat Malang Raya dalam agenda reses yang berlangsung pada 18 November 2025.

Kedua isu tersebut mencakup ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) serta urgensi penanganan masalah sampah yang kian mengkhawatirkan.

Disparitas Data Penerima Bantuan Sosial

Puguh mengungkapkan adanya keluhan masif dari berbagai elemen masyarakat terkait ketidaksesuaian antara data penerima bansos dengan kondisi riil di lapangan.

Masyarakat melaporkan adanya fenomena exclusion error (warga berhak namun tidak terdaftar) dan inclusion error (warga tidak layak namun menerima bantuan).

“Masyarakat menyajikan fakta lapangan di mana terdapat ketimpangan distribusi bantuan. Hal ini menjadi sumber keresahan utama karena menyangkut aspek keadilan sosial,” ujar Puguh.

Menanggapi hal tersebut, Puguh menekankan pentingnya momentum transformasi data menuju data tunggal sosial ekonomi nasional yang sedang digalakkan pemerintah.

Ia mendesak agar proses ini dibarengi dengan verifikasi lapangan (ground checking) secara menyeluruh dan valid, guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

Selain isu kesejahteraan sosial, Puguh juga menaruh perhatian serius pada manajemen pengelolaan sampah di Malang Raya.

Ia menilai, pertumbuhan Malang menuju kawasan metropolitan yang diiringi peningkatan aktivitas penduduk menuntut adanya inovasi pengelolaan limbah yang modern.

“Persoalan sampah tidak dapat dipandang sebelah mata. Dampaknya sudah terlihat nyata, mulai dari potensi banjir hingga degradasi estetika kota akibat penumpukan sampah. Jika tidak ditangani dengan langkah taktis, ini berpotensi menjadi bencana lingkungan,” tegasnya.

Komitmen Sinergi Lintas Pemerintah

Sebagai tindak lanjut, Puguh berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi ini di tingkat legislatif provinsi.

Ia mendorong terciptanya kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah di wilayah Malang Raya.

Langkah konkret yang diusulkan meliputi revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar berfungsi lebih efektif sebagai sarana pengolahan, bukan sekadar penampungan. ,

Menurutnya terobosan progresif mutlak diperlukan demi menjaga kenyamanan warga dan keberlanjutan pembangunan kota.