Ketua Fraksi PKS Jatim Desak Restrukturisasi BUMD: Fokus Sektor Pangan hingga Likuidasi Unit ‘Sakit’

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Hj. Lilik Hendarwati, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia mendesak adanya langkah perapian atau restrukturisasi menyeluruh terhadap BUMD yang dinilai memiliki bidang garap terlalu beragam dan tidak fokus.

Dalam keterangannya, Lilik menekankan bahwa tata kelola BUMD saat ini perlu ditinjau ulang agar lebih spesifik dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

“Dari beberapa BUMD yang ada ini, bidang garapnya terlalu beragam. Jadi, baiknya dirapikan. Ini termasuk melihat kembali peluang-peluang usaha yang bisa digarap untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Lilik Hendarwati.

Mengingat posisi strategis Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, ia mendorong pembentukan BUMD yang khusus menangani sektor pangan.

Salah satu sorotan utama Lilik tertuju pada PT Panca Wira Usaha (PWU). Menurutnya, lini bisnis yang dijalankan PWU saat ini terlalu melebar dan mencampuradukkan sektor yang tidak setara secara level bisnis.

“Kalau saya melihat PWU, aspek kerjanya mulai dari penjualan sembako sampai apartemen. Hal seperti ini sebenarnya tidak cocok karena tingkat bisnisnya berbeda,” jelasnya

Lilik mengusulkan agar dilakukan pemisahan (spin-off) atau pembentukan BUMD baru yang lebih spesifik.

“Apa tidak lebih baik dibuatkan BUMD sendiri, misalnya BUMD Pangan. Karena kita berharap Jawa Timur menjadi lumbung pangan terbesar di Indonesia, maka sebaiknya urusan pangan ini dijadikan satu entitas agar lebih fokus,” tegas Lilik

Sementara itu, sektor properti atau perumahan dapat tetap berada di jalur bisnis tersendiri jika memang masih dibutuhkan.

Peluang Pariwisata dan Transportasi

Selain pembenahan struktur, Lilik juga melihat potensi besar yang belum tergarap maksimal oleh BUMD, yakni sektor pariwisata dan transportasi.

Iamenilai kedua sektor tersebut memiliki peluang besar untuk mendatangkan dividen bagi pemerintah provinsi di tengah kebutuhan pendanaan daerah yang besar.

Rekomendasi Likuidasi Unit Usaha ‘Sakit’

Lilik juga memberikan catatan kritis terhadap anak perusahaan BUMD yang kondisinya dinilai “hidup segan mati tak mau”.

Ia mencontohkan unit usaha di sektor karet dan kulit yang selama ini tidak menunjukkan perbaikan kinerja meski sudah berjalan selama satu hingga dua periode.

“Unit usaha seperti karet dan kulit itu kan tidak terlalu potensial dibandingkan pariwisata atau pangan. Kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi dan hanya menyerap dana yang tidak perlu, sebaiknya sekalian dilikuidasi saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa mempertahankan unit usaha yang merugi justru membebani induk perusahaan karena hasil konsolidasi keuntungan seringkali tergerus untuk menutupi kerugian di anak perusahaan tersebut.

“Daripada terus menerus tidak ada perubahan dan tidak bisa diperbarui, lebih baik dilikuidasi. Kita harus fokus pada yang lebih potensial,” pungkas Lilik.