Sumatera Utara dalam Kondisi Darurat: Korban Jiwa Meningkat, Akses Masih Banyak Terputus

Sumatera Utara | Berita Adikara — Rentetan bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus memicu banjir besar, banjir bandang, hingga tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota. Bencana ini tidak hanya menghancurkan pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan jumlah korban jiwa yang terus bertambah seiring upaya pencarian yang masih berlangsung.

Hingga 1 Desember 2025, laporan terbaru dari BNPB, BPBD, dan aparat keamanan menunjukkan bahwa bencana ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak dalam rangkaian bencana yang juga melanda Aceh dan Sumatera Barat.

Data BNPB mencatat korban tewas di tiga provinsi mencapai lebih dari 442 jiwa, di mana Sumatera Utara menjadi penyumbang angka terbesar, yakni sekitar 217 korban meninggal dunia, sementara 209 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini menunjukkan peningkatan drastis dibandingkan laporan beberapa hari sebelumnya yang mencatat 116 korban meninggal dan 42 hilang. Peningkatan ini dipicu oleh ditemukannya sejumlah jasad baru di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh tim penyelamat.

Sementara itu, laporan lain dari otoritas daerah menyebut bahwa jumlah korban tewas di Sumut yang terverifikasi mencapai 176 orang, sedangkan 160 orang masih hilang, menegaskan bahwa data lapangan masih terus bergerak karena banyaknya lokasi yang tertutup lumpur, sungai yang meluap, serta akses jalan yang terputus. Ribuan warga lainnya mengungsi. BPBD melaporkan bahwa lebih dari 30.000 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk berlindung di posko-posko pengungsian karena rumah rusak atau daerah tempat tinggal mereka tidak lagi aman.

Bencana yang melanda Sumut tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan berbagai fasilitas publik. Puluhan jembatan rusak, beberapa di antaranya hanyut terbawa arus banjir bandang. Jalan penghubung antarkecamatan terputus akibat tertimbun longsor, membuat distribusi logistik dan akses alat berat terhambat. Aliran listrik padam di sejumlah kecamatan, sementara jaringan telekomunikasi mengalami gangguan berat.

Sejumlah desa dilaporkan sempat terisolasi total. Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan masih berupaya membuka akses serta mengevakuasi warga yang membutuhkan bantuan medis mendesak. Beberapa lokasi membutuhkan perahu karet untuk menjangkau titik terdampak karena ketinggian air sungai yang meluap masih membahayakan.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat telah menetapkan status tanggap darurat. BNPB menyalurkan bantuan logistik, makanan siap saji, tenda, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan ke berbagai titik yang terdampak parah. Meski demikian, distribusi bantuan belum merata karena beberapa posko sulit dijangkau.

Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan terus berdatangan. Banyak warga yang kehilangan harta benda, sementara anak-anak dan lansia membutuhkan penanganan khusus karena kondisi fisik dan psikologis yang rentan. Petugas medis melaporkan adanya peningkatan kasus infeksi kulit, gangguan pernapasan, dan risiko penyakit bawaan pascabanjir seperti leptospirosis.

BMKG memberikan peringatan bahwa cuaca ekstrem kemungkinan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Hal ini meningkatkan risiko banjir susulan, longsor baru, dan pergerakan tanah di wilayah perbukitan. Pemerintah mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir dan lereng bukit.

Sejumlah organisasi lingkungan menilai bahwa kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, dan tata ruang yang tidak disiplin turut memperburuk dampak bencana. Mereka mendorong evaluasi serius terhadap kebijakan penataan lahan di Sumatera Utara, khususnya di kawasan hulu sungai dan daerah resapan air.

Banjir dan longsor yang menimpa Sumatera Utara menjadi salah satu bencana besar di penghujung tahun 2025. Dengan jumlah korban yang terus bertambah, ribuan pengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang meluas, provinsi ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat luas.

Pemulihan pascabencana diperkirakan membutuhkan waktu panjang. Selain penanganan darurat, perbaikan tata ruang, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan sistem peringatan dini harus segera dilakukan demi mencegah tragedi serupa terulang kembali.