Pemerintah Kerahkan Langkah Cepat Tangani Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

Jakarta | berita Adikara — Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Sejak hujan ekstrem mengguyur kawasan itu dan menyebabkan banjir besar, longsor, serta kerusakan infrastruktur, pemerintah bergerak dalam dua jalur utama: penanganan darurat di lapangan dan percepatan koordinasi lintas kementerian. Upaya ini diprioritaskan guna memastikan keselamatan warga serta mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di daerah terdampak.

Langkah awal dimulai dengan penyelenggaraan Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Kemenko PMK. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menetapkan strategi penanganan bencana secara komprehensif, mulai dari evakuasi warga, pengiriman logistik, hingga rencana rehabilitasi pasca-bencana. Presiden disebutkan memberikan instruksi khusus untuk memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga yang berwenang bergerak cepat, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memprioritaskan bantuan bagi keluarga terdampak.

Menindaklanjuti rapat tersebut, Menko PMK turun langsung ke Sumatera Utara untuk meninjau kondisi dari udara dan darat. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat situasi nyata di lapangan, termasuk titik-titik terparah yang hingga kini masih terisolasi karena akses yang rusak. Pemerintah menyebut, tinjauan langsung ini penting agar langkah penanganan dapat sesuai kebutuhan lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan di atas kertas.

Tidak hanya pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga merespons cepat dengan menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari sejak 27 November 2025. Penetapan status ini memungkinkan mobilisasi sumber daya, peralatan, dan bantuan dari berbagai instansi, termasuk dari BNPB, TNI, Polri, serta relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan. Dengan status tersebut, distribusi logistik seperti beras, air mineral, makanan siap saji, perlengkapan kebersihan, hingga kebutuhan anak dan lansia dapat disalurkan dengan lebih cepat.

Di lapangan, tim gabungan masih bekerja membuka akses jalan serta mengevakuasi warga yang terjebak di daerah rawan. Beberapa jembatan yang rusak serta jalan yang tertutup material longsor menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah mengakui bahwa kondisi infrastruktur yang rusak parah membuat distribusi logistik sempat terhambat, terutama ke daerah yang letaknya berada di lembah dan perbukitan.

Selain upaya pemerintah, berbagai organisasi masyarakat juga ikut turun membantu. Lembaga kemanusiaan turut mengirimkan bantuan berupa paket kebersihan, air bersih, perlengkapan tidur, hingga berbagai kebutuhan darurat lainnya. Kehadiran para relawan di posko-posko pengungsian memberikan bantuan tambahan terutama bagi anak-anak dan lansia yang terdampak secara langsung akibat banjir.

Meski sejumlah langkah cepat telah dilakukan, kritik tetap muncul. Sejumlah pihak menilai respons pemerintah daerah terlihat lambat pada awal kejadian, meskipun BMKG telah memberikan peringatan dini mengenai potensi hujan ekstrem. Kritik tersebut terutama datang dari organisasi masyarakat sipil yang menilai seharusnya BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih siap menghadapi potensi bencana, mengingat curah hujan tinggi telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir sebelum kejadian.

Dari tingkat pusat, wacana penetapan bencana sebagai Bencana Nasional juga mulai menguat. Ketua DPD RI menyampaikan bahwa dampak bencana tidak hanya mencakup kerusakan fisik, tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan penetapan status khusus tersebut untuk mempercepat proses pemulihan dan memastikan bantuan tiba lebih cepat ke wilayah terdampak luas.

Sementara itu, pemerintah terus menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap darurat. Setelah fase tanggap darurat, pemerintah merencanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Hal ini mencakup pembangunan kembali rumah warga, perbaikan jembatan serta jalan, pemulihan fasilitas publik, hingga dukungan ekonomi bagi masyarakat terdampak yang kehilangan mata pencaharian.

Selain pemulihan, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan mitigasi ke depan. Evaluasi tata ruang, penguatan sistem peringatan dini, serta perbaikan pengelolaan lingkungan dinilai sebagai langkah penting agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar tetap waspada, mengikuti instruksi evakuasi, dan memperhatikan informasi resmi dari BMKG serta BPBD.

Dengan cuaca yang masih berpotensi ekstrem, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan dampak lanjutan. Hingga kini, seluruh tim penanganan bencana masih siaga penuh di wilayah terdampak, dan pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh sumber daya terus dialokasikan untuk membantu masyarakat Sumatera Utara melewati masa sulit ini.