Mimpi Besar Transportasi Jatim: Menghubungkan Bandara hingga Eks-Karesidenan Madiun

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memastikan keberlanjutan operasional Bus Trans Jatim pada tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk layanan transportasi publik tersebut telah terpenuhi, meskipun tidak ada penambahan koridor baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026.

Khusnul Arif menegaskan bahwa Trans Jatim merupakan program subsidi yang berfokus pada pelayanan masyarakat (public service), bukan program yang berorientasi pada keuntungan (profit-oriented) atau Business to Business (B2B). Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah sangat krusial.

“Karena ini adalah program subsidi untuk pemberian layanan kepada masyarakat, pastinya membutuhkan anggaran yang cukup. Alhamdulillah dengan segala upaya, kebutuhan anggaran sebesar Rp259 miliar untuk tahun 2025 Insya Allah terpenuhi,” ujar Khusnul Arif dalam keterangannya.

Politisi yang akrab disapa Mas Arif ini menjelaskan dinamika penganggaran yang sempat terjadi. Sebelumnya, pagu indikatif yang tersedia hanya sebesar Rp156,4 miliar, sementara kebutuhan operasional mencapai Rp259 miliar.

Kekurangan sekitar Rp102 miliar tersebut akhirnya dapat ditutupi untuk memastikan layanan tetap berjalan.

Namun, ia menggaris bawahi bahwa anggaran Rp259 miliar tersebut hanya cukup untuk mengoperasikan rute yang sudah ada saat ini, yakni 7 koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan 1 koridor di Malang.

“Anggaran tersebut hanya cukup untuk mengoperasikan 7 koridor plus 1 koridor yang sudah ada. Lantas adakah potensi penambahan koridor di tahun 2026? Sepertinya untuk APBD murni belum, anggarannya masih hanya cukup untuk menjalankan apa yang sudah ada,” jelasnya.

Prioritas Pengembangan di Malang Raya

Meski anggaran terbatas, Komisi D DPRD Jatim terus mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan upaya pengembangan. Harapan besar digantungkan pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2026 untuk penambahan koridor baru.

Khusnul menyebutkan, jika terdapat tambahan anggaran di P-APBD, prioritas utama adalah menuntaskan jaringan transportasi di wilayah Malang Raya, khususnya Koridor 2 dan Koridor 3 Malang.

“Ketika ada tambahan di P-APBD, yang paling siap adalah Malang. Ini diharapkan bisa menuntaskan Koridor 2 dan 3 di sana. Jika Malang sudah selesai, barulah kita masuk ke wilayah Bakorwil lain, termasuk eks-Karesidenan Madiun dan Kediri untuk menjemput moda transportasi udara di bandara,” paparnya.

Lebih jauh, Khusnul menekankan pentingnya asas keadilan dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

Ia berharap layanan Trans Jatim tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di kawasan Gerbangkertosusila, tetapi juga merata hingga ke seluruh wilayah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur.

“Provinsi Jawa Timur ketika bicara infrastruktur yang paling terlihat pasti bicara subsidi transportasi, dalam hal ini Trans Jatim.

Kita ingin asas keadilan, di mana Trans Jatim tidak hanya diterima saudara-saudara kita di Gerbangkertosusila, tapi juga Malang Raya dan seluruh Bakorwil,” tegas Khusnul.

Menutup pernyataannya, Khusnul mengajak masyarakat dan pemangku kebijakan untuk optimis. “Kita berdoa semoga nanti di perjalanan 2026, khususnya di P-APBD, ada tambahan fiskal keuangan daerah sehingga kita bisa membuka koridor baru,” pungkasnya. (Aldi/adkr)