KUHAP Baru Resmi Berlaku Mulai Hari Ini.

Nasional | Berita Adikara — Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sejarah penegakan hukum pidana. Mulai hari ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi secara menyeluruh resmi diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pemberlakuan aturan baru ini menandai perubahan signifikan dalam tata cara penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan.

KUHAP baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama lebih dari empat dekade menjadi rujukan utama sistem acara pidana nasional. Revisi tersebut disahkan oleh DPR RI pada November 2025 dan kemudian ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menjelang akhir tahun. Setelah melalui masa transisi singkat, regulasi tersebut mulai efektif diterapkan hari ini bersamaan dengan berlakunya KUHP baru.

Berlakunya KUHAP baru bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan bagian dari reformasi besar sistem peradilan pidana Indonesia. Pemerintah menilai bahwa KUHAP lama sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman, dinamika kejahatan modern, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam KUHAP terbaru, terdapat penekanan kuat pada prinsip due process of law, yakni jaminan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum mendapatkan proses yang adil, transparan, dan proporsional. Regulasi ini diharapkan mampu memperbaiki praktik penegakan hukum yang selama ini kerap dikritik karena dianggap terlalu menitikberatkan kewenangan aparat tanpa pengawasan yang memadai.

Perubahan tersebut mencakup pengaturan lebih rinci terkait batas waktu penahanan, kewajiban pemberitahuan hak-hak tersangka, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP baru dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

Pemberlakuan KUHAP baru dilakukan secara bersamaan dengan mulai efektifnya KUHP baru. Kedua regulasi ini dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, karena KUHP mengatur hukum pidana materiil, sementara KUHAP menjadi pedoman formal dalam proses penegakan hukum.

Dengan penyelarasan tersebut, pemerintah berharap tidak lagi terjadi ketimpangan antara norma pidana dan prosedur pelaksanaannya. Seluruh aparat penegak hukum kini diwajibkan menyesuaikan pola kerja mereka dengan ketentuan baru yang telah ditetapkan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan.

Pemerintah menyambut pemberlakuan KUHAP baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Para pejabat menilai regulasi ini sebagai hasil kompromi panjang antara berbagai kepentingan, mulai dari kebutuhan penegakan hukum yang efektif hingga tuntutan masyarakat sipil akan perlindungan HAM yang lebih kuat.

DPR RI juga menyebut KUHAP baru sebagai jawaban atas kebutuhan pembaruan hukum acara pidana yang selama ini dinilai tertinggal. Legislator menegaskan bahwa pembaruan ini merupakan upaya untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih modern, adaptif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Meski demikian, pemberlakuan KUHAP baru tidak lepas dari sorotan dan kritik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta praktisi hukum menyuarakan kekhawatiran terhadap beberapa ketentuan yang dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan jika tidak diawasi secara ketat.

Isu yang paling banyak disorot antara lain perluasan metode penyidikan, mekanisme penahanan, serta efektivitas pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat. Kelompok kritis menilai bahwa tanpa implementasi yang hati-hati dan transparan, semangat perlindungan HAM yang diusung KUHAP baru dapat tereduksi dalam praktik di lapangan.

Para advokat juga menekankan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan baru ini. Mereka mengingatkan bahwa perubahan regulasi tanpa diiringi peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Bagi masyarakat umum, berlakunya KUHAP baru membawa implikasi langsung terhadap cara seseorang diproses ketika berhadapan dengan hukum pidana. Hak-hak tersangka dan terdakwa kini diatur lebih detail, termasuk akses terhadap pendampingan hukum, informasi perkara, serta perlakuan yang lebih manusiawi selama proses hukum berlangsung.

KUHAP baru juga membuka ruang pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme tertentu yang memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih proporsional, terutama untuk kasus-kasus dengan tingkat pelanggaran ringan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan keadilan yang lebih substantif.

Meski resmi berlaku, tantangan terbesar KUHAP baru terletak pada tahap implementasi. Aparat penegak hukum dituntut untuk segera beradaptasi dengan perubahan prosedur yang cukup kompleks. Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah sosialisasi dan pelatihan, namun efektivitasnya masih akan diuji dalam praktik sehari-hari.

Pengamat hukum menilai tahun pertama penerapan KUHAP baru akan menjadi periode krusial. Pada fase ini, konsistensi penerapan aturan, keberanian pengawasan internal, serta keterbukaan terhadap kritik publik akan sangat menentukan keberhasilan reformasi hukum pidana yang diharapkan.

Berlakunya KUHAP baru mulai hari ini menjadi penanda penting transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Regulasi ini membawa harapan besar akan terciptanya proses hukum yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Namun, harapan tersebut hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan — mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, hingga masyarakat — berkomitmen menjalankan aturan baru ini secara konsisten dan bertanggung jawab. KUHAP baru kini tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi ujian nyata bagi keseriusan negara dalam membangun keadilan.