Pemerintah Mantapkan Rencana Penerapan Satu Jenis Paspor Nasional Mulai 2027

Nasional | Berita Adikara — Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan perubahan besar dalam sistem dokumen perjalanan dengan merancang kebijakan penerapan satu jenis paspor nasional yang akan diberlakukan secara resmi mulai tahun 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reformasi layanan keimigrasian guna menciptakan sistem yang lebih sederhana, efisien, serta mampu menjawab tantangan mobilitas global yang semakin dinamis.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia mengenal beberapa jenis paspor, mulai dari paspor biasa non-elektronik hingga paspor elektronik dengan variasi bahan dan teknologi keamanan. Keberagaman jenis paspor tersebut kerap dinilai menimbulkan kebingungan bagi masyarakat sekaligus menyulitkan pengelolaan administrasi di lingkungan keimigrasian. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah berencana menyatukan seluruh jenis paspor tersebut ke dalam satu format nasional yang seragam.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan bahwa langkah ini tidak sekadar perubahan bentuk dokumen, melainkan transformasi menyeluruh terhadap sistem layanan paspor Indonesia. Dengan hanya satu jenis paspor nasional, pemerintah berharap proses permohonan, perpanjangan, hingga pengawasan dokumen perjalanan dapat dilakukan dengan standar yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah penyederhanaan layanan publik. Masyarakat nantinya tidak lagi dihadapkan pada pilihan jenis paspor yang berbeda, sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan cepat. Di sisi lain, petugas imigrasi juga dapat bekerja dengan sistem yang lebih efisien karena seluruh layanan mengacu pada satu standar dokumen yang sama.

Selain aspek kemudahan layanan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan keamanan paspor. Paspor nasional tunggal yang akan diterbitkan mulai 2027 direncanakan dilengkapi dengan teknologi keamanan terkini, termasuk fitur elektronik dan sistem perlindungan data yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pemalsuan paspor serta penyalahgunaan identitas, terutama di tengah meningkatnya arus perjalanan internasional warga negara Indonesia.

Inovasi lain yang disiapkan dalam kebijakan ini adalah rencana penerapan nomor paspor yang berlaku seumur hidup bagi setiap pemegang. Artinya, meskipun masa berlaku fisik paspor tetap memiliki batas waktu dan perlu diperpanjang, nomor identitas paspor akan tetap sama. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan administrasi, baik di dalam negeri maupun dalam sistem keimigrasian internasional, serta mengurangi potensi kesalahan data akibat pergantian nomor paspor.

Pemerintah menekankan bahwa penerapan paspor nasional tunggal akan dilakukan secara bertahap dan terencana. Hingga akhir 2026, layanan paspor masih akan berjalan dengan sistem yang ada saat ini. Paspor-paspor lama yang masih tersedia akan tetap digunakan hingga masa transisi selesai. Selama periode ini, Kemenimipas akan menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari pembaruan sistem teknologi informasi, penyesuaian regulasi, hingga pelatihan sumber daya manusia.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus penting dalam masa transisi tersebut. Pemerintah menyadari bahwa perubahan sistem dokumen perjalanan harus disertai dengan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kanal komunikasi direncanakan akan dimanfaatkan untuk menjelaskan secara rinci manfaat, mekanisme, serta tahapan penerapan paspor nasional baru.

Dari sisi kebijakan, langkah ini dipandang sejalan dengan tren global. Banyak negara telah lebih dulu mengadopsi sistem paspor tunggal dengan standar keamanan tinggi sebagai bagian dari modernisasi layanan publik. Indonesia, melalui kebijakan ini, berupaya menempatkan diri sejajar dengan negara-negara lain dalam hal pengelolaan dokumen perjalanan yang aman dan efisien.

Bagi masyarakat, penerapan satu jenis paspor nasional diperkirakan membawa sejumlah dampak positif. Selain kemudahan pengurusan, kebijakan ini juga memberikan kepastian administratif yang lebih baik. Warga tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan perbedaan fitur paspor, sementara proses verifikasi identitas di luar negeri diharapkan menjadi lebih lancar berkat standar yang seragam.

Namun demikian, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan agar pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem digital sebelum kebijakan ini diterapkan secara penuh. Mereka menilai bahwa keberhasilan paspor nasional tunggal sangat bergantung pada integrasi data yang akurat, perlindungan informasi pribadi, serta kesiapan petugas di lapangan.

Di tengah berbagai persiapan tersebut, pemerintah menyampaikan optimisme bahwa paspor nasional tunggal akan menjadi tonggak penting dalam modernisasi layanan keimigrasian Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mobilitas global.

Dengan target penerapan pada 2027, dua tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi pemerintah untuk mematangkan seluruh aspek kebijakan. Jika berjalan sesuai rencana, paspor nasional tunggal diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi jutaan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun wisata.

Transformasi ini menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih sederhana, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era globalisasi yang terus berkembang.