KPK Panggil Gus Yaqut Hari Ini, Dalami Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jakarta | Berita Adikara — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan rangkaian pemeriksaan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji dengan memanggil mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut. Pemeriksaan yang berlangsung pada Jumat ini menjadi bagian penting dalam upaya KPK memperkuat konstruksi perkara, khususnya terkait pendalaman kebijakan pembagian kuota haji serta penghitungan potensi kerugian keuangan negara.

Gus Yaqut dijadwalkan hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sejak pagi hari. Kehadirannya menarik perhatian publik dan awak media, mengingat posisinya yang strategis sebagai Menteri Agama pada periode 2020–2024, sekaligus sebagai pengambil kebijakan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji selama masa tersebut.

Pihak KPK menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini difokuskan pada klarifikasi sejumlah kebijakan yang diambil Kementerian Agama dalam pengelolaan kuota haji, termasuk kebijakan pembagian kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Penyidik juga mendalami berbagai dokumen administratif dan proses pengambilan keputusan yang terjadi di tingkat kementerian.

Juru bicara KPK menyampaikan bahwa keterangan Gus Yaqut diperlukan untuk melengkapi rangkaian informasi yang telah diperoleh dari saksi-saksi sebelumnya. Dalam beberapa pekan terakhir, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Agama, perwakilan biro perjalanan haji, serta pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui secara langsung proses distribusi kuota haji.

Kasus ini bermula dari kebijakan pembagian tambahan kuota haji yang diterima Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Dalam praktiknya, kebijakan pembagian kuota tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kuota haji seharusnya dibagi dengan proporsi mayoritas untuk haji reguler, sementara porsi yang lebih kecil dialokasikan untuk haji khusus.

Namun, dalam kebijakan yang diambil pada periode tertentu, pembagian kuota tambahan dilakukan dengan proporsi yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus utama penyelidikan KPK. Penyidik menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara serta membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan kuota dan penunjukan pihak-pihak terkait.

Dalam proses penyidikan, KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung secara rinci potensi kerugian negara yang timbul akibat kebijakan tersebut. Audit BPK masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat berkas perkara. KPK menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan secara profesional dan berbasis data, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat diuji secara objektif.

Pemanggilan Gus Yaqut hari ini juga dilakukan untuk mencocokkan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya. Penyidik ingin memastikan adanya kesesuaian antara dokumen, keterangan saksi, serta kebijakan yang diambil di tingkat pimpinan kementerian. Dengan demikian, konstruksi perkara dapat dibangun secara komprehensif dan tidak menyisakan celah dalam proses pembuktian.

Kasus kuota haji ini menjadi sorotan luas masyarakat karena menyangkut kepentingan jutaan calon jemaah haji di Indonesia. Setiap tahun, antrean keberangkatan haji di sejumlah daerah bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, kebijakan terkait kuota haji dipandang sebagai isu sensitif yang harus dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pengusutan kasus ini tidak hanya penting dari sisi penegakan hukum, tetapi juga sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh. Reformasi sistem dinilai diperlukan agar pengelolaan kuota, penunjukan biro perjalanan, serta mekanisme pelayanan kepada jemaah dapat berjalan lebih terbuka dan bebas dari kepentingan tertentu.

Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional dan independen. Lembaga antirasuah menyatakan tidak akan ragu menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Setiap keterangan saksi, termasuk dari Gus Yaqut, akan dianalisis secara mendalam untuk memastikan peran dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan KPK belum mengumumkan secara rinci hasil pemeriksaan terbaru. Namun, pemanggilan Gus Yaqut dinilai sebagai salah satu tahapan penting dalam upaya mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.

Publik kini menantikan perkembangan lanjutan dari penyidikan ini, termasuk hasil audit BPK serta langkah hukum berikutnya yang akan diambil KPK. Banyak pihak berharap agar proses ini dapat menjadi titik balik dalam upaya memperkuat integritas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa kepentingan jemaah benar-benar menjadi prioritas utama, bukan kepentingan segelintir pihak.