Pertumbuhan Ekonomi Jatim Stagnan di Tengah Kenaikan Nasional, Ketua Komisi B Soroti Tata Kelola Program MBG

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Anik Maslachah, memberikan catatan kritis terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang dinilai stagnan, berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukkan kenaikan signifikan.

Anik memaparkan data bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kenaikan dari 5,04 persen menjadi 5,11 persen. Sementara itu, Jawa Timur hanya bergerak tipis dari 5,22 persen menjadi 5,23 persen, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen.

“Kondisi ini menjadi anomali karena sejujurnya, tumpuan atau tulang punggung (backbone) program nasional itu sebenarnya ada di Jawa Timur. Bicara ketahanan pangan, mulai dari padi, tebu, hingga perikanan, Jawa Timur adalah nomor satu,” ujar Anik.

Politisi ini menekankan perlunya meninjau ulang tata kelola ekonomi daerah. Ia mempertanyakan mengapa besarnya potensi produksi pangan di Jawa Timur belum memberikan dampak signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi.

Dalam analisisnya, Anik menyoroti implementasi program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencatat, dari sekitar 3.000 titik program nasional, Jawa Timur memiliki porsi sekitar 1.000 titik. Namun, ia menilai sistem perekonomian rakyat belum terintegrasi secara maksimal dengan kebutuhan program pemerintah tersebut.

“Lazimnya, jika hilirisasi program ini berjalan benar, dampaknya harus signifikan seperti di tingkat nasional. Ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan belum terkelola dan terintegrasi dengan baik dalam program pemerintah,” tegasnya.

Anik mendorong adanya evaluasi dan pengawasan ketat untuk memastikan program seperti MBG tidak hanya bersifat top-down atau didominasi oleh pengusaha besar semata. Menurutnya, ruh dari program MBG adalah ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’.

“Kita perlu evaluasi pengawasan, mengambil sampel apakah ini benar-benar hilirisasi yang memberdayakan rakyat atau hanya top-down pengusaha besar. Jika benar demikian, pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana harus duduk bersama,” imbuhnya.

Ia berharap ekosistem perekonomian rakyat dapat terbentuk melalui program-program tersebut, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan yang tajam dan penurunan angka kemiskinan yang linier dengan pertumbuhan ekonomi.