Optimalkan Serap Aspirasi, Musyafak Rouf Soroti Masalah Pendidikan dan Efisiensi Anggaran di Surabaya

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, Drs. H. Musyafak Rouf menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani persoalan sosial, khususnya di sektor pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) yang digelar di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Musyafak menyoroti masih banyaknya anak usia sekolah di Surabaya yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi orang tua.

Meskipun Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan dengan kemampuan fiskal yang tinggi, ia mengingatkan bahwa disparitas ekonomi masih menyisakan jumlah penduduk tidak mampu yang signifikan.

“Surabaya adalah bagian dari Jawa Timur. Jika Surabaya bermasalah, maka Jawa Timur juga terdampak. Fokus utama kami saat ini adalah mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan,” ujar Musyafak.

Intervensi Anggaran 2027 dan Peran Yayasan Swasta

Terkait solusi konkret, Musyafak menyatakan bahwa pihaknya melalui Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk mengawal identifikasi data warga tidak mampu. Hal ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 untuk pelaksanaan tahun 2027.

Ia menegaskan bahwa untuk tingkat SMA/SMK, kewenangan penuh berada di tangan pemerintah provinsi. Namun, ia juga mengajak sekolah-sekolah swasta dan yayasan untuk lebih proaktif dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

“Yayasan harus memiliki ikhtiar mandiri, misalnya melalui kerja sama pihak ketiga atau dana CSR, untuk membantu siswa kurang mampu. Jika semua beban diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tentu akan berat mengingat jumlah penduduk Jawa Timur mencapai hampir 42 juta jiwa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Musyafak mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal daerah yang saat ini cenderung mengalami efisiensi akibat berbagai skema kebijakan baru dari pemerintah pusat. Menurutnya, penurunan volume APBD menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh jajaran fraksi guna memastikan setiap keluhan masyarakat Surabaya dapat segera dipetakan dan diperjuangkan dalam rapat paripurna mendatang.