Sikap Tegas Anggota DPRD Jatim Puguh Pamungkas: Dorong Reaktivasi BPJS dan Polemik Transisi Data

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, memberikan perhatian serius terhadap polemik penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat.

Masalah ini dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang kehilangan akses jaminan kesehatan secara tiba-tiba.

Menurut Puguh, kekacauan data tersebut dipicu oleh proses peralihan basis informasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Transformasi ini mengakibatkan sejumlah warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat justru terhapus dari sistem.

Urgensi Verifikasi Faktual di Lapangan

Menanggapi situasi tersebut, Puguh mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah strategis guna memulihkan hak masyarakat. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tepat sasaran.

“Ini momentum bagi pemerintah pusat untuk segera melakukan reaktivasi. Langkah awalnya harus dimulai dari ground checking yang benar-benar presisi,” ujar Puguh saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa verifikasi di lapangan harus dilakukan secara mendalam dan tidak asal-asalan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan warga yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara.

“Masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan BPJS PBI idealnya tetap menerima. Jangan sampai hak mereka hilang begitu saja,” tegas politisi asal Jawa Timur tersebut.

Anggaran Layanan Dasar Harus Tetap Prioritas

Selain masalah teknis pendataan, Puguh juga menyoroti isu yang berkembang mengenai rencana pengalihan anggaran kesehatan untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Ia berpendapat bahwa stabilitas alokasi anggaran pada sektor layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, merupakan hal mutlak yang tidak boleh dikurangi.

“Jaminan kesehatan dan pendidikan tidak perlu diutak-atik. Itu hak dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Persoalan penonaktifan BPJS PBI ini diharapkan segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah pusat agar tidak menghambat akses layanan medis bagi warga prasejahtera, khususnya di wilayah Jawa Timur.