Aliansi Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Grahadi, Suarakan Aspirasi Soal HAM dan Kebijakan Pembangunan

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai masih terjadi di Papua. Demonstrasi berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai penyampaian orasi, pembentangan spanduk, serta pembacaan pernyataan sikap dari perwakilan massa.

Sejak pagi hari, peserta aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan membawa berbagai atribut yang berisi pesan-pesan mengenai hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, serta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah di Papua. Massa kemudian berkumpul di depan pintu masuk Gedung Grahadi sebelum secara bergantian menyampaikan pandangan mereka melalui pengeras suara.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, keamanan, serta perlindungan hak-hak masyarakat di Papua.

Selain mengangkat isu hak asasi manusia, massa aksi juga menyoroti berbagai proyek pembangunan yang berlangsung di sejumlah wilayah Papua. Menurut mereka, pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat lokal, termasuk melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Para mahasiswa juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan. Mereka berpendapat bahwa keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selama aksi berlangsung, sejumlah perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap yang memuat berbagai aspirasi kepada pemerintah. Isi tuntutan tersebut mencakup isu kemanusiaan, perlindungan masyarakat sipil, evaluasi kebijakan pembangunan, hingga harapan agar penyelesaian berbagai persoalan di Papua dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Massa aksi juga mengajak pemerintah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Menurut mereka, dialog yang terbuka dapat menjadi salah satu langkah untuk membangun kepercayaan serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

Di sela-sela aksi, para peserta juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi pesan mengenai pentingnya perdamaian, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat. Beberapa peserta secara bergantian menyampaikan pandangan mengenai kondisi sosial yang mereka nilai masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak.

Sementara itu, aparat kepolisian bersama petugas gabungan melakukan pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi guna memastikan kegiatan berlangsung dengan tertib. Arus lalu lintas di sekitar kawasan Grahadi juga diatur agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama aksi berlangsung. Hingga demonstrasi berakhir, situasi secara umum tetap kondusif dan tidak terjadi gangguan keamanan yang berarti.

Pengamat sosial menilai aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. Selama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlangsung secara damai, demonstrasi menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.

Di sisi lain, para pengamat juga menilai bahwa berbagai persoalan yang berkembang di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, dibutuhkan komunikasi yang efektif, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sejumlah kalangan berharap penyampaian aspirasi melalui aksi damai seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan yang muncul dari kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Grahadi tersebut akhirnya ditutup setelah seluruh rangkaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap selesai dilakukan. Sebelum membubarkan diri, peserta aksi kembali mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menghormati perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi.

Aksi damai tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Pada saat yang sama, penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan damai diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.