Ahok Hadiri Sidang Kasus Pertamina, Beri Keterangan Terkait Tata Kelola Minyak Mentah

Jakarta | Berita Adikara — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menjadi sorotan publik setelah menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Kehadiran Ahok sebagai saksi dinilai penting untuk mengungkap gambaran utuh terkait praktik pengelolaan energi di perusahaan milik negara tersebut.

Ahok tiba di gedung pengadilan sejak pagi hari dan langsung memasuki ruang sidang dengan pengawalan petugas. Kehadirannya menarik perhatian awak media dan pengunjung sidang, mengingat rekam jejaknya sebagai pejabat publik yang dikenal vokal dan berani menyampaikan kritik secara terbuka. Dalam persidangan, Ahok memberikan keterangan mengenai perannya selama menjabat sebagai komisaris utama serta pengamatannya terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan minyak mentah di Pertamina.

Di hadapan majelis hakim, Ahok menjelaskan bahwa tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ia menekankan bahwa komisaris tidak terlibat langsung dalam operasional harian, namun memiliki kewajiban untuk memberikan masukan, catatan, dan peringatan apabila menemukan indikasi masalah.

Selama masa jabatannya, Ahok mengaku kerap menerima laporan terkait proses pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Dari laporan-laporan tersebut, ia menyebut menemukan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu dibenahi, mulai dari mekanisme pengadaan hingga potensi inefisiensi yang dapat merugikan perusahaan. Ahok menyampaikan bahwa dirinya beberapa kali meminta direksi untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel.

Dalam keterangannya, Ahok juga menyinggung pentingnya reformasi tata kelola di sektor energi. Ia menilai Pertamina sebagai perusahaan strategis yang mengelola hajat hidup orang banyak, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan sistem yang tidak tertata dengan baik dapat membuka celah terjadinya penyimpangan.

Sidang berlangsung dengan suasana serius. Jaksa penuntut umum mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Ahok terkait pengetahuannya mengenai kebijakan pengadaan, hubungan antara direksi dan pihak ketiga, serta langkah-langkah pengawasan yang dilakukan selama ia menjabat. Ahok menjawab pertanyaan tersebut dengan lugas, sesekali memberikan penjelasan panjang untuk memperjelas konteks permasalahan yang terjadi di internal perusahaan.

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina ini menjadi perhatian publik karena menyangkut potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Aparat penegak hukum menilai bahwa pengelolaan migas yang tidak efisien dan tidak transparan dapat berdampak langsung pada keuangan negara serta harga energi bagi masyarakat.

Keterangan Ahok sebagai saksi dianggap krusial untuk membantu penyidik dan majelis hakim memahami bagaimana sistem pengawasan di Pertamina berjalan. Pengalaman Ahok yang pernah berada di posisi puncak pengawasan perusahaan memberikan perspektif internal yang dinilai relevan dalam membangun konstruksi perkara.

Usai persidangan, Ahok menyatakan kesiapannya untuk terus bersikap kooperatif dalam proses hukum. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus mantan pejabat publik. Menurutnya, proses hukum harus dijalankan secara transparan agar kebenaran dapat terungkap dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN dapat dipulihkan.

Pengamat menilai, kehadiran Ahok dalam sidang ini juga membuka kembali diskursus mengenai peran komisaris di perusahaan negara. Banyak pihak menilai pengawasan di BUMN perlu diperkuat agar tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu mencegah praktik penyimpangan sejak dini.

Sidang kasus Pertamina ini dijadwalkan akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lain dari internal perusahaan maupun pihak eksternal. Majelis hakim diharapkan dapat menggali fakta secara komprehensif untuk memastikan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.

Bagi publik, persidangan ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana komitmen penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar di sektor strategis. Kehadiran Ahok sebagai saksi menambah dimensi baru dalam upaya mengungkap praktik pengelolaan migas nasional, sekaligus menjadi pengingat bahwa tata kelola perusahaan negara harus selalu berada di bawah pengawasan ketat demi kepentingan rakyat.