Ahok Ungkap Alasan Dibalik pengunduran Diri Dari Dirut pertamina.

Jakarta | Berita Adikara — Keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk melepas jabatannya di PT Pertamina (Persero) kembali menjadi sorotan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara terbuka mengungkap alasan di balik pengunduran dirinya dari jajaran pimpinan perusahaan energi pelat merah tersebut. Langkah Ahok dinilai bukan sekadar pergantian posisi, melainkan refleksi dari dinamika politik, prinsip personal, serta perbedaan pandangan strategis yang tidak lagi dapat dipertemukan.

Pengunduran diri Ahok dari Pertamina sejatinya telah terjadi sejak awal 2024, namun penjelasan terbuka mengenai alasan di balik keputusan tersebut baru mengemuka ke publik setelah ia memberikan keterangan dalam sebuah persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dalam forum hukum tersebut, Ahok menyampaikan bahwa keputusannya untuk mundur tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan panjang yang berkaitan dengan perbedaan pandangan mendasar, termasuk dalam aspek politik dan arah kebijakan.

Ahok menjelaskan bahwa sejak akhir 2023, ia mulai menyadari adanya jarak yang semakin lebar antara pandangan pribadinya dengan arah kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan. Ia menilai, dalam posisi strategis seperti pimpinan di perusahaan negara, keselarasan visi menjadi faktor penting agar program perbaikan tata kelola dapat berjalan efektif. Ketika keselarasan tersebut tidak lagi terjaga, Ahok merasa langkah paling bertanggung jawab adalah mengundurkan diri.

Menurut Ahok, keputusan itu diambil setelah ia menyelesaikan tugas penting di Pertamina, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun berjalan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan pekerjaan dalam kondisi setengah jalan. Setelah seluruh dokumen perencanaan disusun dan disahkan, barulah ia secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri.

Dalam keterangannya, Ahok juga menyinggung upayanya mendorong perubahan sistem di internal Pertamina, khususnya terkait mekanisme pengadaan dan efisiensi operasional. Ia mengklaim telah mengusulkan sejumlah langkah perbaikan yang berpotensi menghemat anggaran perusahaan dalam jumlah besar. Namun, perbedaan pendekatan dan kebijakan membuat gagasan tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan harapannya.

Faktor politik turut menjadi sorotan dalam keputusan Ahok. Menjelang Pemilihan Presiden 2024, Ahok secara terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Sikap politik tersebut, menurutnya, tidak mungkin dipisahkan dari posisinya sebagai pejabat di perusahaan milik negara. Untuk menghindari konflik kepentingan serta menjaga etika publik, Ahok memilih untuk mundur dan mengambil posisi yang lebih jelas di ranah politik.

Langkah ini memunculkan beragam respons dari publik dan elite politik. Sebagian pihak menilai keputusan Ahok sebagai bentuk konsistensi dan integritas, karena ia memilih melepaskan jabatan strategis demi mempertahankan prinsip dan sikap politiknya. Di sisi lain, ada pula yang menilai pengunduran diri tersebut mencerminkan betapa kuatnya tarik-menarik antara kepentingan politik dan pengelolaan BUMN di Indonesia.

Selama menjabat di Pertamina, Ahok dikenal sebagai figur yang vokal dan kerap melontarkan kritik tajam terhadap praktik internal perusahaan. Ia sering menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberanian untuk membongkar persoalan lama yang dinilai menghambat kinerja perusahaan. Gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa kompromi membuatnya menjadi sosok yang kontroversial, namun sekaligus dianggap membawa warna baru dalam pengawasan BUMN.

Pengamat menilai, pengunduran diri Ahok membuka kembali diskursus mengenai posisi pejabat publik di perusahaan negara, terutama di tahun-tahun politik. BUMN diharapkan tetap fokus pada profesionalisme dan kinerja bisnis, sementara figur-figur yang terlibat di dalamnya sering kali memiliki latar belakang dan afiliasi politik yang kuat. Kondisi ini kerap menimbulkan dilema antara kepentingan profesional dan sikap politik personal.

Keputusan Ahok juga dinilai sebagai sinyal bahwa perbaikan tata kelola BUMN membutuhkan dukungan politik yang sejalan. Tanpa kesamaan visi antara pimpinan perusahaan dan pemegang kekuasaan, upaya reformasi sering kali berjalan tidak optimal. Dalam konteks ini, mundurnya Ahok dapat dipandang sebagai konsekuensi dari perbedaan arah yang sulit dijembatani.

Meski tidak lagi berada di jajaran pimpinan Pertamina, Ahok menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki kepedulian terhadap masa depan perusahaan energi nasional tersebut. Ia berharap Pertamina dapat terus berbenah dan memperkuat tata kelola agar mampu bersaing secara global serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Pengunduran diri Ahok dari Pertamina bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan cerminan kompleksitas hubungan antara politik, bisnis negara, dan prinsip personal seorang tokoh publik. Keputusan ini menandai berakhirnya satu bab dalam perjalanan Ahok di BUMN, sekaligus membuka babak baru dalam kiprahnya di ranah politik nasional.