Aksi Buruh Menggema di Depan Kantor PBB, Soroti Keputusan Indonesia Bergabung dengan BoP

Jakarta | berita Adikara — Gelombang protes dari kalangan buruh dan organisasi masyarakat sipil mengemuka di depan kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Badan Perdamaian Dunia (BoP). Aksi unjuk rasa tersebut menjadi sorotan karena melibatkan berbagai elemen, mulai dari perwakilan serikat buruh internasional, aktivis hak asasi manusia, hingga komunitas diaspora Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat.

Para demonstran memadati area di sekitar markas besar PBB dengan membawa poster, spanduk, serta selebaran yang berisi tuntutan agar pemerintah Indonesia lebih transparan dalam mengambil kebijakan strategis di bidang hubungan internasional. Dalam aksi tersebut, isu keikutsertaan Indonesia dalam BoP menjadi fokus utama, yang dinilai belum sepenuhnya dikomunikasikan secara terbuka kepada publik, khususnya kepada kalangan pekerja dan buruh.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para perwakilan buruh menekankan bahwa mereka tidak menolak upaya perdamaian dunia. Namun, mereka mempertanyakan implikasi konkret dari keanggotaan Indonesia dalam BoP terhadap kebijakan domestik, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja, serta prioritas penggunaan anggaran negara.

Sejumlah orator menyampaikan bahwa buruh di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti ketidakpastian kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), upah yang dinilai belum sebanding dengan biaya hidup, serta perlindungan jaminan sosial yang belum merata. Dalam konteks tersebut, para demonstran menilai bahwa pemerintah seharusnya memusatkan perhatian pada penguatan sektor ketenagakerjaan di dalam negeri, sebelum memperluas komitmen internasional yang dampaknya dinilai belum sepenuhnya jelas.

Aksi ini juga menyoroti kekhawatiran terkait potensi konsekuensi fiskal dari keikutsertaan dalam BoP. Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa setiap kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu keamanan dan stabilitas global, berpotensi memerlukan alokasi anggaran yang tidak kecil. Menurut mereka, alokasi tersebut harus dikaji secara cermat agar tidak mengurangi anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Selain isu anggaran, para aktivis yang terlibat dalam aksi tersebut juga menyinggung aspek keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menilai bahwa kebijakan strategis berskala internasional seharusnya melibatkan konsultasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan resistensi sosial dan dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat.

Komunitas diaspora Indonesia yang turut hadir dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap buruh di tanah air. Mereka menegaskan bahwa suara pekerja Indonesia harus diperjuangkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di forum internasional. Kehadiran mereka di depan kantor PBB disebut sebagai simbol bahwa isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh merupakan bagian dari agenda global yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan luar negeri suatu negara.

Hingga aksi berlangsung, pihak PBB belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait demonstrasi tersebut. Belum ada konfirmasi apakah perwakilan demonstran diterima secara formal oleh pejabat PBB untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di sisi lain, perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri juga belum memberikan tanggapan terbuka mengenai tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Di Jakarta, sejumlah pengamat hubungan internasional menilai bahwa munculnya reaksi dari kalangan buruh terhadap kebijakan luar negeri mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak globalisasi dan kerja sama internasional. Menurut mereka, kebijakan luar negeri tidak lagi dipandang sebagai urusan elite semata, melainkan sebagai kebijakan yang memiliki implikasi langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri.

Pengamat ketenagakerjaan juga menilai bahwa polemik ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik. Mereka mendorong agar setiap keputusan strategis, termasuk keikutsertaan dalam lembaga atau inisiatif internasional, disertai dengan penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan, manfaat, serta potensi risikonya. Dengan demikian, masyarakat, khususnya buruh, dapat memahami arah kebijakan dan tidak merasa diabaikan.

Para demonstran menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan juga seruan agar pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat. Mereka menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan terkait BoP dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan, baik di dalam maupun luar negeri, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang memadai.

Aksi di depan kantor PBB ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kini berada di bawah sorotan publik yang semakin kritis. Bagi kalangan buruh, keputusan strategis negara tidak boleh dilepaskan dari dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja. Mereka menuntut agar perdamaian global berjalan seiring dengan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak buruh di dalam negeri.