Aksi Serentak Buruh 28 Agustus 2025: Gelombang Tuntutan Keadilan Menggema di Seluruh Indonesia

Jakarta, 28 Agustus 2025 — Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar yang digelar serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini menjadi salah satu unjuk rasa buruh terbesar di tahun ini, dengan pusat perhatian terletak di Jakarta, khususnya di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Istana Negara, Patung Kuda, hingga Balai Kota.

Gelombang massa ini tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota, tetapi juga merata di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kota-kota industri seperti Surabaya, Bandung, Medan, Batam, dan Makassar menjadi titik kumpul ribuan buruh yang menyuarakan aspirasi mereka. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, aksi ini diikuti oleh lebih dari 10 ribu buruh dari Jabodetabek dan puluhan ribu lainnya di daerah.

Demonstrasi kali ini mengusung tema besar HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Melalui tema tersebut, buruh menegaskan bahwa permasalahan ketenagakerjaan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Mereka menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, sebuah angka yang dinilai realistis mengingat lonjakan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang kian menekan daya beli pekerja.

Selain itu, buruh juga menuntut reformasi kebijakan perpajakan yang dianggap tidak adil bagi pekerja. Poin yang disuarakan mencakup penghapusan pajak terhadap pesangon, tunjangan hari raya (THR), serta jaminan hari tua (JHT). Mereka juga meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja perempuan, termasuk perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja.

Tak hanya persoalan ekonomi, buruh juga mendorong pengesahan sejumlah regulasi penting seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset. Dua rancangan undang-undang ini dianggap krusial untuk menjamin hak-hak pekerja yang rentan sekaligus memperkuat pemberantasan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Melihat potensi besar mobilisasi massa, aparat kepolisian menurunkan lebih dari 4.500 personel gabungan untuk mengawal aksi di Jakarta. Penempatan aparat difokuskan pada titik-titik strategis seperti Gedung DPR dan Istana Negara. Polisi juga melakukan langkah preventif dengan memantau aktivitas daring, termasuk live streaming di media sosial, untuk mencegah provokasi dan potensi eskalasi.

Dari pihak pemerintah, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa aksi buruh adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati. Ia menyatakan DPR akan membuka ruang untuk menyerap aspirasi dan mempertimbangkannya dalam pembahasan kebijakan. Meski demikian, ada kritik publik karena DPR memutuskan sebagian besar pegawainya bekerja dari rumah (WFH) hari ini, sehingga terkesan “menjauh” dari rakyat yang sedang menyuarakan aspirasinya.

Demo buruh serentak ini tidak hanya berdampak pada lalu lintas dan aktivitas publik, tetapi juga menimbulkan sentimen di pasar keuangan. Investor asing dikabarkan mulai melakukan aksi jual, sementara IHSG diperkirakan melemah akibat kekhawatiran akan ketidakstabilan sosial dan arah kebijakan pemerintah ke depan.

Secara politik, aksi ini memperlihatkan konsistensi gerakan buruh sebagai kekuatan sosial yang solid. Dengan dukungan dari Partai Buruh dan jaringan serikat pekerja, tuntutan mereka kini tidak lagi sebatas isu ekonomi, melainkan juga menyentuh ranah politik dan hukum. Termasuk di dalamnya adalah desakan untuk melakukan redesign sistem Pemilu 2029 yang lebih adil dan demokratis.

Meski diwarnai orasi lantang, aksi buruh pada 28 Agustus 2025 berjalan relatif damai. Ribuan peserta berkumpul dengan atribut seragam, spanduk, dan bendera serikat pekerja. Mereka bergantian menyampaikan orasi, menekankan bahwa perjuangan buruh bukan hanya untuk kesejahteraan pekerja, tetapi juga demi menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi buruh, aksi ini bukan akhir dari perjuangan. Jika aspirasi mereka tidak segera direspons pemerintah, bukan tidak mungkin aksi lanjutan dengan skala lebih besar kembali digelar dalam waktu dekat. Seperti yang diungkapkan Said Iqbal, “Hari ini kami datang untuk mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan buruh adalah harga mati. Jangan abaikan suara rakyat pekerja.”