Amankan Operasional 2026, Anggaran Subsidi Trans Jatim Disetujui Rp 259 Miliar

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik Bus Trans Jatim pada tahun 2026. Pagu anggaran subsidi untuk operasional moda transportasi andalan masyarakat Jawa Timur ini telah disetujui sebesar Rp 259 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Nyono, S.T., M.T., IPU, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut diproyeksikan cukup untuk membiayai operasional delapan koridor yang sudah berjalan saat ini.

“Program ini adalah subsidi, bentuk pelayanan kepada masyarakat, bukan program yang sifatnya profit oriented atau business-to-business (B2B). Alhamdulillah, dengan segala upaya, kebutuhan anggaran sebesar Rp 259 miliar insyaallah terpenuhi,” ujar Nyono dalam keterangannya.

Nyono menjelaskan dinamika penganggaran sempat terjadi, di mana pagu indikatif awal hanya tercatat sebesar Rp 156,4 miliar. Angka tersebut dinilai jauh dari cukup mengingat kebutuhan operasional untuk 7 koridor di kawasan Gerbangkertosusila dan 1 koridor di Malang Raya membutuhkan dana total Rp 259 miliar.

“Anggaran yang disetujui ini (Rp 259 miliar) peruntukannya hanya cukup untuk mengoperasikan apa yang sudah ada, yakni 7 koridor Gerbangkertosusila plus 1 koridor yang sudah berjalan di Malang,” tegasnya.

Terkait potensi penambahan koridor baru pada tahun 2026, Nyono bersikap realistis namun tetap optimistis. Ia menyebutkan bahwa dalam APBD murni 2026, belum ada alokasi untuk pembukaan rute baru. Namun, pihaknya bersama Komisi D DPRD Jawa Timur terus mendorong adanya tambahan anggaran pada Perubahan APBD (P-APBD).

“Jika nanti ada tambahan di P-APBD, harapan Ibu Gubernur memang menuntaskan wilayah Malang Raya, yakni Koridor 2 dan Koridor 3 Malang. Malang dinilai paling siap secara infrastruktur dan kebutuhan masyarakat,” jelas Nyono.

Ia menambahkan, setelah jaringan transportasi di Malang Raya tuntas, pengembangan baru akan diarahkan ke wilayah Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) lainnya, termasuk rencana pengembangan di eks-Karesidenan Kediri untuk mendukung operasional Bandara Dhoho.

“Kita ingin bicara asas keadilan. Trans Jatim tidak hanya untuk Gerbangkertosusila, tapi juga Malang Raya dan seluruh Bakorwil. Termasuk menjemput moda transportasi udara di Kediri. Namun untuk 2026, sepertinya (Kediri) belum masuk rencana utama kecuali ada tambahan anggaran signifikan,” paparnya.

Dishub Jatim menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan layanan Trans Jatim sebagai wujud pemerataan infrastruktur transportasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Kita berdoa semoga di perjalanan 2026 nanti ada tambahan di P-APBD, sehingga kita bisa menambah koridor baru demi layanan transportasi yang lebih merata,” pungkas Nyono.