Ambisi Trump atas Greenland Menguat, Picu Ketegangan Diplomatik dan Kekhawatiran Global

Washington | Berita Adikara — Dunia internasional kembali dibuat waspada setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menghidupkan kembali ambisinya untuk menguasai Greenland, wilayah otonom di kawasan Arktik yang berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark. Pernyataan tersebut tidak hanya mengejutkan sekutu tradisional Amerika, tetapi juga memicu reaksi keras dari Denmark, pemerintah Greenland, serta negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO.

Dalam sejumlah pernyataan publik, Trump menegaskan bahwa penguasaan Greenland merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional Amerika Serikat. Ia menyebut pulau terbesar di dunia itu memiliki nilai geopolitik yang sangat penting, terutama dalam konteks persaingan global di wilayah Arktik yang semakin intens akibat perubahan iklim dan meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar dunia.

Pernyataan Trump ini langsung menjadi sorotan karena disampaikan dengan nada yang jauh lebih tegas dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada masa jabatan pertamanya Trump sempat menyampaikan ketertarikan untuk “membeli” Greenland, kali ini ia menyiratkan bahwa Amerika Serikat tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mengendalikan wilayah tersebut, bahkan jika hal itu menimbulkan ketegangan diplomatik.

Ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland sejatinya bukan hal baru. Sejak abad ke-19, Washington telah memandang kawasan Arktik sebagai wilayah strategis. Pada masa Perang Dingin, AS bahkan sempat mengajukan tawaran resmi kepada Denmark untuk membeli Greenland, meskipun tawaran tersebut ditolak. Minat tersebut kemudian meredup selama beberapa dekade, sebelum kembali menguat di era Trump.

Menurut analis geopolitik, minat Trump terhadap Greenland dilandasi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah posisi geografis Greenland yang sangat strategis untuk pertahanan dan pengawasan kawasan kutub. Amerika Serikat telah lama memiliki kehadiran militer di pulau tersebut melalui pangkalan udara dan fasilitas pertahanan luar angkasa, yang digunakan untuk sistem peringatan dini dan pemantauan aktivitas militer di wilayah Arktik.

Selain faktor keamanan, Greenland juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi dan pertahanan. Mencairnya es akibat pemanasan global membuat akses terhadap sumber daya tersebut semakin terbuka, sehingga meningkatkan nilai ekonomi Greenland di mata negara-negara besar.

Namun, ambisi Trump tersebut mendapat penolakan keras dari Denmark dan Pemerintah Greenland. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan dan status kedaulatannya tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tegas juga datang dari para pemimpin Greenland yang menekankan bahwa rakyat pulau tersebut memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Pemerintah Greenland menyatakan bahwa segala bentuk pengambilalihan, baik melalui tekanan politik maupun cara lain, tidak dapat diterima. Mereka menegaskan komitmen untuk tetap berada dalam kerangka Kerajaan Denmark sembari memperkuat kerja sama pertahanan dengan NATO dan mitra internasional.

Reaksi keras juga datang dari komunitas internasional, khususnya negara-negara Eropa. Sejumlah pemimpin Eropa menilai pernyataan Trump berpotensi merusak hubungan transatlantik dan menciptakan ketegangan baru di dalam NATO. Beberapa negara bahkan menyuarakan kekhawatiran bahwa pendekatan unilateral Amerika Serikat dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

Sekretaris Jenderal NATO menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara atau wilayah yang berada dalam lingkup aliansi. Ia menekankan bahwa keamanan kawasan Arktik seharusnya dibangun melalui kerja sama kolektif, bukan dominasi sepihak oleh satu negara.

Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, ambisi Trump atas Greenland memicu perdebatan. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun Republik mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan diplomatik AS dengan sekutu tradisionalnya. Mereka juga mengingatkan bahwa langkah agresif di wilayah sensitif seperti Arktik berpotensi memperburuk ketegangan global, terutama dengan Rusia dan China yang juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Para pengamat menilai bahwa meskipun ambisi Trump tampak ambisius, realisasi penguasaan Greenland menghadapi hambatan hukum dan politik yang sangat besar. Menurut hukum internasional, pengambilalihan wilayah tanpa persetujuan sah merupakan pelanggaran serius yang dapat memicu sanksi internasional dan isolasi diplomatik.

Di sisi lain, isu Greenland telah mengangkat kembali perhatian dunia terhadap persaingan geopolitik di kawasan Arktik. Wilayah yang selama ini relatif stabil kini berubah menjadi arena strategis baru, seiring terbukanya jalur pelayaran dan meningkatnya eksplorasi sumber daya alam. Negara-negara besar berlomba memperkuat kehadiran mereka, baik melalui diplomasi maupun kerja sama militer.

Hingga kini, Denmark dan Greenland terus memperkuat posisi mereka melalui pendekatan diplomatik dan aliansi internasional, sembari menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Sementara itu, pernyataan Trump masih terus menjadi bahan perdebatan global, menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan.

Ambisi Trump terhadap Greenland bukan sekadar isu regional, melainkan cerminan dari dinamika kekuatan global yang tengah berubah. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada respons komunitas internasional dan sejauh mana Amerika Serikat bersedia menghormati prinsip kedaulatan dalam tatanan dunia modern.