Anggaran Dinas PU Bina Marga Jatim Turun 75 Persen, Komisi D: Proyek Madura Ditiadakan

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengungkapkan adanya pemangkasan anggaran yang drastis di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jatim. Hal ini disebabkan oleh pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 triliun.

Akibatnya, alokasi anggaran untuk Dinas PU Bina Marga Jatim anjlok hingga 75 persen, dari perencanaan awal Rp 1,5 triliun kini menjadi hanya Rp 430 miliar.

“Anggaran di Dinas PU Bina Marga turun hampir tiga per empat, atau 75 persen,” ujar Abdul Halim saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

Halim merinci, dari total anggaran Rp 430 miliar tersebut, hampir separuhnya atau sekitar Rp 215 miliar dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai dan operasional kantor.

“Sisanya, sekitar Rp 180 miliar, digunakan untuk kegiatan berkala,” jelasnya.

Dengan anggaran yang sangat terbatas, lanjut Halim, Dinas PU Bina Marga Jatim terpaksa memfokuskan kegiatan berkala hanya pada tiga proyek yang dianggap paling mendesak.

Ketiga proyek tersebut adalah:

• Pelebaran jalan di Legundi, Krian, Sidoarjo, tepatnya di area Jalan Jumundo arah Puspa Agro.
• Pembangunan jalan di Lumajang, yang diajukan karena wilayah tersebut terdampak lalu lintas angkutan semen.
• Pembangunan jalan akses PIMPA (Air Minum) di Sidoarjo.

“Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang urgen. Untuk pelebaran jalan di Legundi itu anggarannya sekitar Rp 10 miliar,” papar politisi Gerindra tersebut.

Proyek Madura dan Penanganan Jalan Berlubang 

AbdulHalim menegaskan, dengan adanya efisiensi besar-besaran ini, program pembangunan yang sebelumnya direncanakan untuk Madura dalam Perubahan APBD 2025 terpaksa ditiadakan.

“Kalau bicara fokus Madura, terus terang tidak ada (di P-APBD 2025).

Sebetulnyadi perencanaan anggaran 2026 itu ada, tapi karena ada efisiensi ini, makanya tidak jadi,” ungkapnya.

Meski demikian, Halim memastikan bahwa anggaran untuk penanganan rutin jalan berlubang tetap tersedia. Dinas PU Bina Marga telah menyiapkan dana sebesar Rp 110 miliar yang difungsikan seperti Biaya Tak Terduga (BTT).

Anggaran ini, kata dia, akan digunakan berdasarkan hasil survei kondisi jalan yang dilakukan oleh 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PU Bina Marga di seluruh Jatim setiap triwulan (tiga bulan sekali).

“Ini menjadi pembiayaan rutin berdasarkan hasil survei jalan yang rusak. Apalagi dengan kondisi 74 persen jalan provinsi kita yang (usianya) sudah kadaluarsa, maka sangat berpotensi untuk berlubang atau rusak,” pungkasnya.