Atasi Antrean Penyeberangan dan Penumpukan Logistik, DPRD Jatim Dorong Optimalisasi Pelabuhan Alternatif

SURABAYA | BERITA ADIKARA — Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ahmad Tamim, S.H.I., M.H., menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di Jawa Timur.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, sekaligus mendesentralisasi beban logistik yang selama ini bertumpu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Terkait dengan evaluasi penyeberangan di Ketapang, Ahmad Tamim menekankan bahwa kendaraan yang hendak menyeberang semestinya tidak lagi memakan bahu jalan hingga berkilo-kilometer. Pemerintah telah menyiapkan kantong parkir (rest area/buffer zone) sebagai area tunggu. Namun, infrastruktur penghubung dari area tersebut menuju dermaga dinilai masih jauh dari kata memadai.

“Kendaraan cukup diparkir di rest area yang telah disediakan. Tetapi, akses dari rest area menuju dermaga ini memang belum memiliki jembatan yang representatif,” ungkap Ahmad Tamim.

Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Jatim telah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan otoritas dermaga terkait. Pihaknya mendorong optimalisasi lahan buffer zone agar mampu menampung sedikitnya 600 armada angkutan. Selain itu, Tamim mendesak pembangunan lebih dari satu jembatan penghubung antara area parkir dan dermaga untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan.

“Mestinya dibangun beberapa jembatan, bukan hanya satu. Sehingga dari area parkir menuju dermaga itu aksesnya mudah dan jalur pilihannya banyak,” jelasnya.

Desentralisasi Logistik dari Tanjung Perak

Selain pembenahan Pelabuhan Ketapang, Ahmad Tamim juga menyoroti pentingnya menghidupkan pelabuhan-pelabuhan alternatif di Jawa Timur. Selama ini, arus barang dan kontainer bermuatan berat terlalu tersentralisasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Untuk memecah kepadatan tersebut, Komisi D mendorong pemanfaatan pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan Pelabuhan di Kota Probolinggo.

“Harapannya, barang-barang itu tidak lagi tersentral di Surabaya, tapi terdistribusi di pelabuhan Kota Probolinggo maupun Pelabuhan Jangkar,” paparnya.

Tamim secara khusus mengapresiasi visi dan arah pembangunan Kota Probolinggo yang proaktif memproyeksikan wilayahnya sebagai sentra penyedia barang dan jasa, serta pusat distribusi logistik yang mumpuni. Visi ini dinilai sangat selaras dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

Meski perencanaan telah matang, Tamim menyadari bahwa proyek infrastruktur berskala masif ini tidak dapat terealisasi jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.

“Ya tentu, butuh sinergi dan kolaborasi. Tidak mungkin kalau itu didanai total oleh APBD Jawa Timur. Mesti harus ada koordinasi dan kolaborasi pendanaan dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Dengan adanya intervensi dan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPRD Jatim optimistis infrastruktur penunjang di pelabuhan-pelabuhan alternatif dapat segera terwujud demi kelancaran arus logistik nasional.