Dishub Jatim Rancang Optimalisasi Rute Kapal untuk Tingkatkan Frekuensi Layanan di Kepulauan

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim) merancang strategi optimalisasi lalu lintas kapal perintis untuk meningkatkan konektivitas dan frekuensi layanan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Fokus utama adalah mengurangi waktu tunggu kapal yang saat ini rata-rata mencapai empat hari sekali.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Dr. Ir. Nyono, S.T., M.T., menjelaskan bahwa pihaknya berupaya agar masyarakat di kepulauan, seperti Masalembu, Kangean, Raas, dan Sapudi, dapat menikmati layanan kapal setiap dua hari sekali.

“Jangan sampai masyarakat pulau ketemu kapal empat hari sekali. Kalau kita punya kapal sendiri, bisa dua hari sekali, kita layani di sela-selanya (jadwal kapal Kemenhub),” ujar Nyono saat dikonfirmasi di Surabaya.

Nyono memaparkan, Dishub Jatim telah melakukan evaluasi dan pemecahan rute (lintasan) yang sebelumnya dinilai terlalu panjang dan berisiko tinggi.

Ia mencontohkan lintasan lama yang membentang hingga 700 mil dari Surabaya hingga Tanjung Wangi, yang rawan gangguan jika terjadi kerusakan pada satu kapal.

“Dulu (rutenya) panjang sampai Tanjung Wangi, akhirnya saya pecah jadi dua. Kalau dulu terjadi kerusakan, dia tidak crossing (melintas). Tapi buntut-buntutan begitu saya tidak mau,” jelasnya.

Saat ini, rute tersebut telah dipecah menjadi dua lintasan yang lebih efisien. Lintasan pertama adalah Sabu Usantara 102 yang melayani rute Surabaya, Masalembu, Kangean, dan berakhir di Kalianget (Sumenep).

Sementara lintasan kedua, kata Nyono, mencakup rute dari Kalianget, Sapudi, Raas, Kangean, Sapeken, hingga Tanjung Wangi (Banyuwangi).

Untuk merealisasikan target layanan dua hari sekali, Pemprov Jatim berencana menambah armada kapal milik sendiri.

Meski demikian, kapal-kapal yang beroperasi saat ini, termasuk yang akan diadakan, merupakan kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Ini kapal dari Ditjen Hubla. (Jika Pemprov mengadakan) Milik Pemprov dari Ditjen Hubla, tapi mungkin nanti pembangunannya diinspeksi oleh Ditjen Hubla, karena yang mungkin secara teknis (standarnya) di Ditjen Hubla,” pungkasnya.