DPRD Jatim Dorong Keberlanjutan Produk PKW Siswa dan Tekankan Transparansi Sumbangan Sekolah

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Adam Rusydi, menyoroti pentingnya tindak lanjut nyata terhadap mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan (PKW) di tingkat SMA/SMK. Hal ini disampaikannya usai menerima aspirasi dari Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) Provinsi Jawa Timur.

Menurut Adam, selama ini pelaksanaan PKW di sekolah seringkali berhenti pada tahapan kompetisi atau perlombaan semata, tanpa adanya pembinaan lanjutan bagi siswa.

“Para guru ekonomi mengharapkan adanya follow up dari pemerintah. Artinya, produk siswa ini harapannya tidak berhenti pasca lomba, tetapi ada karya yang dihasilkan, dipatenkan, hingga menjadi usaha rintisan yang nyata bagi peserta didik,” ujar Adam Rusydi di Surabaya.

Adam menekankan bahwa penguatan program kewirausahaan di sekolah sangat strategis untuk menekan angka pengangguran dan membekali siswa dengan mental entrepreneurship. Menanggapi hal tersebut, pihaknya berencana memformulasikan arah kebijakan baru dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan guru mata pelajaran terkait.

“Kami akan menyampaikan hal ini kepada Pemprov Jatim melalui Komisi E. Kami juga akan mengundang para kepala sekolah dan guru PKW untuk duduk bersama, memformulasikan bagaimana arah kebijakan mata pelajaran ini ke depannya agar lebih aplikatif,” tambahnya.

Soroti Transparansi Sumbangan Sekolah

Selain isu kewirausahaan, Adam Rusydi juga menanggapi maraknya laporan masyarakat terkait pungutan di sekolah negeri. Ia menilai sering terjadi miskomunikasi antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua siswa mengenai definisi “pendidikan gratis”.

Untuk meluruskan hal tersebut, Adam berencana mempertemukan pihak sekolah negeri, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa.

Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara transparan komponen apa saja yang ditanggung pemerintah dan mana yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Harapannya adalah transparansi dan akuntabilitas dari komite sekolah. Penggunaan dana sumbangan, baik untuk gedung atau akselerasi sekolah, harus disampaikan secara riil dan detail kepada orang tua,” tegas Adam.

Lebih lanjut, politisi muda ini juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam penarikan sumbangan sukarela. Ia menghimbau sekolah untuk melakukan pemetaan kondisi ekonomi orang tua siswa sejak awal, sehingga sumbangan tidak disamaratakan.

“Pendidikan gratis untuk semuanya tidak akan fair karena ada orang tua yang mampu secara finansial. Mereka yang memiliki kelebihan dana jangan disamaratakan sumbangannya dengan yang kurang mampu. Sekolah harus paham betul kondisi orang tua siswa terkait iuran sukarela ini,” pungkasnya.