DPRD Jatim Prioritaskan Ekonomi Inklusif dan Optimalisasi APBD 2026

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Wahyuni, memaparkan arah kebijakan strategis legislatif untuk tahun anggaran 2026.

Dalam keterangannya, Senin (29/12/2025), politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa fokus utama kinerja dewan akan bertumpu pada akselerasi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sri Wahyuni menjabarkan bahwa agenda prioritas tahun depan akan menitikberatkan pada penguatan tiga sektor fundamental: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Komitmen kami di tahun 2026 adalah memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur. Hal ini akan kami tempuh melalui pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas serta perbaikan mutu pendidikan,” tegasnya.

Pemerataan Infrastruktur dan Ekonomi

Selain aspek pembangunan manusia, Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mendorong agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur.

Strategi utamanya adalah memperkuat konektivitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur yang adil dan modern guna menstimulasi perputaran ekonomi daerah.

Pengawasan Ketat Implementasi APBD

Dari sisi anggaran, fungsi pengawasan legislatif akan dioptimalkan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Sebagai informasi, APBD Jatim telah disahkan dengan postur pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun dan belanja daerah mencapai Rp27,2 triliun.

“Anggaran yang telah disahkan harus direalisasikan secara efektif dan efisien. Kami akan terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan alokasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” ujar Sri.

Sinergi dan Aspirasi Publik

Menutup pernyataannya, Sri Wahyuni menekankan pentingnya partisipasi publik. Pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog guna menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Kunci keberhasilan target pembangunan 2026 terletak pada sinergi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan dukungan aktif masyarakat. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis Jawa Timur akan bergerak menuju provinsi yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Aldi/adkr)