DPRD Jatim Sampaikan Pendapat Pansus atas LKPJ Gubernur TA 2025: Mayoritas Target Tercapai, Namun Efektivitas Program Masih Disorot

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna pada Senin (6/4/2026) dengan agenda penyampaian pendapat Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut dipimpin oleh Deni Wicaksono, S.Sos., dan didampingi oleh Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak. Turut hadir dalam paripurna tersebut Gubernur Jawa Timur, Hj. Dr. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Wakil Gubernur, H. Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Ph.D., beserta 82 anggota dewan.

Pembahasan dalam rapat mencakup evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, kebijakan strategis gubernur, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

Juru Bicara Panitia Khusus, Adam Rusydi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa secara umum, LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan penilaian standar minimal.

“LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Adam Rusydi dalam laporannya.

Rincian Kinerja Makro dan Daerah

• Terkait kinerja makro, Pansus mencatat hasil dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:
• 5 Indikator Melampaui Target: Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33%, Indeks Gini 0,359, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,13, tingkat pengangguran 3,71%, serta Indeks Kesalehan Sosial di angka 77,49.
• 1 Indikator Memenuhi Target: Tingkat kemiskinan berada di angka 9,3%.
• 1 Indikator Belum Tercapai: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat sebesar 73,43.
• Sementara itu, untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berjumlah 166 indikator, Pansus melaporkan bahwa sebanyak 52% telah tercapai, 8% tidak tercapai, dan sisanya 40% belum dapat diukur.

Catatan Kritis Pansus

Meskipun secara umum target kinerja tercapai dengan baik, Pansus tetap memberikan catatan kritis terhadap penyajian laporan kinerja tersebut. Adam Rusydi menyoroti bahwa evaluasi saat ini masih terlalu bertumpu pada serapan anggaran dan belum sepenuhnya mengukur dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemaparan masih menitikberatkan pada kuantitas anggaran dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas serta dampak program terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar implementasi program ke depannya tidak hanya berfokus pada pemenuhan target anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara riil.