Fraksi Golkar DPRD Jatim Tunda Persetujuan Tambahan Modal Rp300 Miliar untuk PT Jamkrida, Minta Rincian Detail

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyatakan belum dapat menyetujui rencana penambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar yang ditujukan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim.

Persetujuan tersebut ditangguhkan hingga pihak eksekutif memberikan penjelasan yang komprehensif dan rinci terkait alokasi dana tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu paparan detail mengenai dasar perhitungan nominal Rp300 miliar tersebut. Menurutnya, besaran anggaran itu sangat signifikan sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra sebelum diputuskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Yang pertama, kenapa angkanya Rp300 miliar? Kami butuh penjelasan detail, hitung-hitungannya seperti apa. Kebutuhannya untuk apa saja, menjangkau apa saja. Apakah murni untuk penjaminan atau ada elemen lain dalam perangkaiannya?” ujar Pranaya.

Pranaya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus bisa memberikan argumentasi yang kuat terkait penentuan angka tersebut. “Rp300 miliar itu bukan uang kecil. Kenapa Rp300, bukan Rp250 atau Rp500? Itu yang ingin kami tahu reasoning-nya dulu,” tegasnya.

Selain mempertanyakan rincian peruntukan anggaran, Fraksi Golkar juga menyoroti aspek proyeksi keuntungan atau dividen. Pranaya meminta kejelasan mengenai seberapa besar kontribusi penambahan modal ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur ke depannya.

“Kalau kita setujui Rp300 miliar ini masuk ke Jamkrida, maka berapa dividen atau PAD yang diharapkan kembali ke Pemprov? Itu juga harus jelas,” tambahnya.

Meski memberikan catatan kritis, Pranaya mengakui bahwa kinerja PT Jamkrida Jatim selama ini tergolong baik dan bahkan telah mendapatkan apresiasi dari Komisi C DPRD Jatim. Namun, ia kembali menekankan bahwa apresiasi terhadap kinerja harus tetap dibarengi dengan proyeksi bisnis dan anggaran yang rasional.

“Kalau dua-duanya bisa dijawab dengan baik dan menurut kami rasional, maka Golkar akan setuju,”pungkas Pranaya.