Gurbernur Aceh Terbuka untuk Bantuan Asing, “Jika Mereka Mau Menolong, Jangan Kita Persulit”

Banda Aceh | berita Adikara — Pemerintah Provinsi Aceh resmi menyatakan sikap terbuka terhadap bantuan dari luar negeri untuk membantu pemulihan pasca-bencana alam yang melanda sejumlah kabupaten/kota. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi atau mempersulit proses bantuan kemanusiaan — selama bantuan tersebut dikoordinasikan dengan baik.

Menurut Gubernur, di saat krisis seperti sekarang, bantuan sebanyak mungkin justru dibutuhkan: “Kalau mereka ingin membantu — entah donor, relawan, ataupun lembaga internasional — jangan kita halangi. Warga kami sedang menderita, sehingga setiap tangan yang ingin menolong sangat berharga.” Pernyataan ini datang di tengah situasi darurat di beberapa kawasan di Aceh, yang terdampak parah oleh musibah hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan banjir bandang.

Dalam beberapa pekan terakhir, hujan ekstrem mengguyur wilayah Aceh dan sekitarnya — memaksa sungai meluap, menenggelamkan pemukiman, dan menyebabkan longsor di lereng perbukitan. Ribuan rumah terendam, jalan terputus, puluhan ribu warga mengungsi, dan korban jiwa tercatat di beberapa kabupaten. Infrastruktur penting seperti jembatan, jalinan listrik dan telekomunikasi, fasilitas kesehatan dan sekolah banyak rusak.

Kondisi ini membuat kebutuhan akan bantuan kemanusiaan menjadi sangat mendesak. Pemerintah daerah, bersama BPBD setempat dan relawan, telah berupaya menyalurkan logistik, membuka jalur darurat, dan mendirikan pos pengungsian. Namun besarnya skala bencana serta keterbatasan sumber daya membuat penanganan lokal sulit ditangani sendiri.

Dalam konteks tersebut, tawaran bantuan dari luar negeri—baik berupa material, pendampingan medis, maupun relawan tambahan—dinilai bisa mempercepat proses penyelamatan, pemulihan, dan rehabilitasi infrastruktur.

Dengan pernyataan resmi gubernur, Pemerintah Aceh berjanji akan memudahkan proses bantuan asing yang masuk. Beberapa poin komitmen yang disampaikan:

• Prioritas izin cepat untuk lembaga atau organisasi asing yang ingin membantu, agar proses distribusi bantuan tidak tertunda.
• Pembentukan posko koordinasi bencana internasional — melibatkan BPBD, Dinas Sosial, dan instansi terkait — yang memfasilitasi relawan asing, distribusi bantuan, serta pemetaan wilayah terdampak.
• Transparansi penggunaan dana dan bantuan asing, agar publik dan masyarakat penerima bisa memantau distribusi dan dampak nyata di lapangan.

Gubernur berharap, dengan koordinasi yang terbuka dan administrasi yang tertata, bantuan luar negeri bisa menjadi tambahan penting dalam menyelamatkan korban, merawat pengungsi, dan mempercepat pemulihan pasca-bencana.

Langkah pemerintah Aceh ini mendapat sambutan positif dari berbagai lembaga internasional—baik yang bergerak di bidang kemanusiaan, kesehatan, logistik, maupun rehabilitasi lingkungan. Beberapa organisasi telah menyebutkan kesiapan mereka untuk mengirim tim medis, tenaga relawan, serta bantuan logistik ke Aceh, asalkan koordinasi di tingkat provinsi berjalan baik.

Di kalangan masyarakat Aceh sendiri, pernyataan terbuka tentang bantuan asing disambut lega. Banyak warga menyampaikan rasa syukur: bagi mereka, bantuan luar negeri bukan sekadar “tambahan”, melainkan harapan nyata dalam mempercepat pemulihan, terutama di desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

Seorang warga korban banjir dari Aceh Singkil misalnya menyatakan: “Kami berduka dan kelelahan. Jika ada bantuan asing yang datang — dengan makanan, obat, tenda — itu sangat berarti bagi kami. Semoga koordinasi lancar.”

Meski pemerintah menyambut bantuan asing, Gubernur dan instansi terkait menekankan pentingnya koordinasi dan transparansi. Beberapa syarat bagi lembaga asing agar membantu dengan baik:

• Bantuan harus melalui jalur resmi — melapor ke BPBD, Dinas Sosial, atau posko kemanusiaan — agar penyaluran terdata dan tepat sasaran.
• Data penerima bantuan harus jelas: nama, lokasi, kebutuhan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau bantuan yang tidak tepat sasaran.
• Bantuan medis atau logistik harus sesuai standar kesehatan dan keamanan — untuk menghindari risiko tambahan seperti penyakit pasca-banjir atau distribusi bahan tidak layak.

Gubernur menegaskan bahwa kesiapan menerima bantuan bukan berarti melepaskan tanggung jawab — melainkan menunjukkan bahwa Aceh membutuhkan solidaritas dari seluruh pihak demi pemulihan bersama.

Dengan sikap terbuka terhadap bantuan asing, Pemprov Aceh berharap bencana ini — meski menyisakan duka dan kerusakan — bisa menjadi momen untuk membangun kembali dengan lebih baik. Pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi diharapkan berjalan cepat, dengan dukungan dari semua pihak: pemerintah pusat dan provinsi, organisasi dalam negeri, serta mitra internasional.

Ke depan, provinsi ini juga menargetkan pembangunan sistem peringatan dini, penataan ulang tata ruang rawan bencana, dan rehabilitasi lingkungan di hulu sungai serta daerah perkebunan agar risiko bencana serupa dapat diminimalisir. Bantuan asing dianggap sebagai salah satu katalisator penting dalam upaya kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang Aceh.