Hadapi Cuaca Ekstrem, Komisi B DPRD Jatim Dorong Mitigasi Bencana Pertanian Demi Jaga Surplus Pangan

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, H. Deni Prasetya, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengancam sektor pertanian.

Langkah antisipatif dinilai krusial demi mempertahankan status Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dengan capaian surplus beras pada tahun 2026 ini.

Deni Prasetya mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah saat ini sudah berjalan cukup progresif.

Halini terlihat dari gencarnya distribusi bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) seperti pupuk, bibit, dan peralatan mesin pertanian (alsintan) untuk memacu kebijakan produksi.

Namun, ia menekankan bahwa dukungan sarana tersebut harus dibarengi dengan mitigasi bencana hidrometeorologi.

“Kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu ini akan berdampak langsung kepada petani. Jika terjadi hujan lebat terus menerus, secara otomatis akan memengaruhi masa tanam dan pertumbuhan tanaman.

Salahsatu langkah konkret yang harus dilakukan adalah menjaga infrastruktur pengairan, seperti pengerukan atau normalisasi saluran irigasi agar aliran air lancar dan mencegah banjir saat curah hujan tinggi,” ujar Deni.

Pentingnya perlindungan bagi petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Menurutnya, Pemprov Jatim harus memastikan kehadiran negara saat petani mengalami gagal panen (puso) akibat bencana banjir maupun serangan hama penyakit.

“Kita tentu tidak berharap terjadi bencana. Namun, Pemprov Jatim telah menyiapkan skema asuransi pertanian. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi petani jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Selain aspek infrastruktur dan asuransi, Deni mendorong percepatan modernisasi pertanian, baik pada fase pra-panen maupun pasca-panen. Ia mencontohkan penggunaan teknologi drone untuk pemupukan atau penyemprotan obat-obatan yang dinilai lebih efisien.

Lebih lanjut, Deni meminta adanya koordinasi yang kuat antara Dinas Pertanian dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sistem peringatan dini (early warning system) terkait cuaca harus tersampaikan secara cepat kepada para petani.

“Tahun 2026 ini target kita paling tidak adalah bertahan di capaian surplus dan tetap menjadi barometer pangan nasional. Oleh karena itu, informasi dini dan sinergi penanggulangan kebencanaan sangat diperlukan,” pungkasnya.