Hadapi Pemotongan Transfer Rp 2,8 Triliun, Puguh Pamungkas : Pemprov Jangan Sampai Kurangi Derajat Pelayanan Masyarakat

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti kebijakan pemotongan atau pengurangan transfer keuangan daerah yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan bahwa Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang terimbas kebijakan tersebut.

Menurut Puguh, dana transfer dari pusat ke Provinsi Jawa Timur akan dipangkas sekitar Rp 2,8 triliun.

“Tentu ini menjadi bagian yang juga harus diperhitungkan secara matang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Politisi PKS asal Malang pada Jumat ( 24/10/2025 ).

Puguh menekankan pentingnya langkah antisipasi agar pemotongan uang transfer ini tidak sampai mengurangi derajat pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus ,lanjut Puguh , perlunya perlindungan pada sektor-sektor utama.

Terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk stimulus untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” jelas Anggota Komisi E DPRD Jatim bidang kesejahteraan rakyat.

Puguh Wiji Pamungkas meyakini bahwa tantangan ini dapat diatasi. Ia menyarankan agar Pemprov Jatim segera melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintahan yang ada saat ini.

“Saya pikir tidak ada yang tidak bisa dilakukan, karena sebenarnya ada banyak sekali program-program di pemerintahan itu yang perlu dievaluasi,” katanya.

Ia merinci alasan evaluasi tersebut diperlukan. Menurutnya, ada kemungkinan program yang berjalan saat ini tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau tidak tepat guna.

“Bisa jadi karena memang tidak efektif, tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat hari ini, atau bahkan bisa jadi tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” papar Puguh.

Sebagai solusi, Puguh mendorong Pemprov Jatim untuk melakukan refocusing atau pemfokusan ulang terkait rencana kerja anggaran.

“Tentu ini yang harus dilakukan refocusing , sehingga benar-benar fokus menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pemotongan transfer keuangan daerah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.