Indonesia Luncurkan PPPK Paruh Waktu: Solusi Cerdas untuk Pelayanan Publik dan Pegawai Non-ASN

BERITA ADIKARA – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebuah langkah inovatif untuk mengelola tenaga kerja sektor publik di tengah keterbatasan anggaran. Program ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk terus ber

Apa Itu PPPK Paruh Waktu?

PPPK Paruh Waktu adalah sistem kerja baru yang memungkinkan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merekrut pegawai dengan jadwal kerja paruh waktu. Berbeda dengan pegawai penuh waktu, gaji dan beban kerja pegawai ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi. Tujuannya adalah memanfaatkan tenaga kerja yang ada tanpa membebani keuangan pemerintah, sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Program ini menyasar pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN (PPPK atau CPNS) pada tahun anggaran 2024, namun tidak lolos atau tidak mendapatkan formasi. Menurut Aba Subagja, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, prioritas diberikan kepada mereka yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski begitu, pegawai non-ASN yang tidak terdaftar tetapi telah ikut seleksi juga berpeluang dipertimbangkan.

“Ini adalah kesempatan kedua bagi mereka yang sudah berusaha keras dalam proses seleksi,” ujar Aba Subagja.

Bagaimana Proses Pengangkatannya?

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi mengajukan kebutuhan pegawai melalui sistem online BKN. Usulan mencakup jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lokasi penempatan.

Setelah NI diterbitkan, PPK mengangkat pegawai non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini memastikan kebutuhan instansi terpenuhi dengan cepat dan akuntabel.

PPPK Paruh Waktu membuka peluang untuk berbagai posisi strategis, seperti:

Tenaga Teknis meliputi:

-Pengelola Umum Operasional

-Operator Layanan Operasional

-Pengelola Layanan Operasional

-Penata Layanan Operasional

Jabatan-jabatan ini diatur dalam Keputusan Menteri PANRB No. 347, 348, 349 Tahun 2024 serta No. 15 dan 16 Tahun 2025.

Perbedaan PNS & PPPK

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menata pegawai non-ASN tanpa melakukan pemutusan kerja massal. Aba Subagja menyebut program ini sebagai “jalan tengah” untuk:

-Meminimalkan jumlah pegawai yang diberhentikan.

-Menyediakan solusi bagi instansi dengan anggaran terbatas.

Dengan demikian, PPPK Paruh Waktu melindungi hak pegawai non-ASN yang telah berdedikasi, sekaligus menjamin pelayanan publik tetap efisien dan efektif bagi masyarakat.

Program PPPK Paruh Waktu menjadi bukti kecerdasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan anggaran dan tenaga kerja.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, memberikan peluang kepada pegawai non-ASN, dan menjaga kualitas pelayanan publik, program ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan instansi dan kesejahteraan pegawai. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan sektor publik di tanah air.