Ketegangan Konflik Kembali Memuncak Pada Perbatasan Thailand–Kamboja

Thailand—Kamboja | Berita Adikara — Ketegangan lama antara Thailand dan Kamboja kembali berubah menjadi konflik bersenjata terbuka pada penghujung tahun 2025. Bentrokan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan eskalasi yang signifikan, tidak hanya dari sisi intensitas militer, tetapi juga dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kawasan Asia Tenggara, terutama karena konflik tersebut kini melibatkan senjata berat dan menyeret warga sipil sebagai korban.

Konflik terbaru ini dilaporkan bermula dari insiden bersenjata di beberapa titik perbatasan yang selama bertahun-tahun menjadi wilayah sengketa. Kawasan di sekitar situs bersejarah dan jalur strategis kembali menjadi medan pertempuran, setelah sebelumnya relatif tenang. Dalam waktu singkat, bentrokan kecil berubah menjadi konfrontasi terbuka dengan saling serang antara pasukan Thailand dan Kamboja.

Pemerintah Thailand merespons perkembangan situasi dengan meningkatkan status keamanan di wilayah perbatasan. Aparat militer dikerahkan dalam jumlah besar, sementara pemerintah setempat memberlakukan jam malam di sejumlah distrik yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Langkah tersebut diambil untuk melindungi warga sipil dan mempermudah operasi keamanan di lapangan.

Di sisi lain, Kamboja juga memperkuat posisi militernya dan menyatakan kesiapan penuh untuk mempertahankan wilayah yang diklaimnya sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Kedua negara saling melontarkan tuduhan mengenai siapa yang memulai serangan, mencerminkan betapa rapuhnya jalur komunikasi diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan.

Pertempuran dilaporkan melibatkan penggunaan artileri dan roket, yang menyebabkan kerusakan tidak hanya pada fasilitas militer, tetapi juga rumah-rumah warga. Dalam beberapa insiden, proyektil jatuh di area pemukiman, memicu kepanikan dan evakuasi darurat.

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari konflik ini adalah meningkatnya jumlah korban di kalangan warga sipil. Laporan menyebutkan adanya korban jiwa non-kombatan, termasuk warga lanjut usia, yang terkena dampak langsung dari serangan lintas batas. Peristiwa ini menandai titik kritis baru, karena sebelumnya konflik lebih banyak melibatkan pasukan bersenjata.

Selain korban jiwa, konflik ini juga memicu gelombang pengungsian besar-besaran, terutama di wilayah Kamboja. Ratusan ribu warga dilaporkan meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di kamp-kamp darurat yang didirikan pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Kondisi di pusat-pusat pengungsian tersebut jauh dari ideal, dengan keterbatasan air bersih, layanan kesehatan, dan fasilitas sanitasi.

Kisah para pengungsi menggambarkan penderitaan yang mendalam. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan ladang, ternak, dan harta benda mereka dalam waktu singkat. Perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam situasi ini, menghadapi ancaman penyakit dan trauma psikologis akibat konflik berkepanjangan.

Sebagai bagian dari langkah pengamanan, Kamboja memutuskan untuk menutup perbatasan darat dengan Thailand. Kebijakan ini berdampak langsung pada aktivitas perdagangan lintas batas yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga di kedua negara. Pasar-pasar perbatasan yang biasanya ramai mendadak lumpuh, sementara distribusi barang kebutuhan pokok mengalami gangguan.

Penutupan perbatasan juga mempersempit ruang gerak diplomasi informal antara masyarakat kedua negara, yang selama ini berperan sebagai jembatan sosial di tengah hubungan politik yang fluktuatif. Para pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak, karena arus barang dan jasa terhenti secara tiba-tiba.

Konflik ini tidak hanya mengancam keselamatan manusia, tetapi juga warisan budaya yang berada di kawasan perbatasan. Sejumlah situs bersejarah yang telah diakui dunia berada di dekat zona pertempuran dan berisiko mengalami kerusakan. Para pemerhati budaya dan organisasi internasional menyuarakan keprihatinan mendalam atas kemungkinan hilangnya peninggalan sejarah yang tak tergantikan akibat perang.

Di tingkat regional, konflik Thailand–Kamboja menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas Asia Tenggara. Negara-negara tetangga dan organisasi regional menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan mengedepankan jalur dialog. ASEAN, yang selama ini mengusung prinsip penyelesaian damai konflik, kembali didorong untuk mengambil peran aktif sebagai mediator.

Sebelumnya, konflik serupa sempat mereda melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi pihak internasional. Namun, eskalasi terbaru menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut rapuh dan belum menyentuh akar persoalan sengketa perbatasan. Hingga kini, belum ada tanda-tanda kuat bahwa kedua negara siap menarik pasukan atau menghentikan operasi militer sepenuhnya.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa tanpa komitmen politik yang kuat dari kedua pemerintah, konflik berpotensi berlarut-larut dan memperburuk krisis kemanusiaan. Tekanan diplomatik dari komunitas internasional dinilai penting untuk mendorong dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.

Konflik terbaru antara Thailand dan Kamboja menjadi pengingat bahwa sengketa perbatasan yang tidak terselesaikan dapat kembali meledak kapan saja. Bentrokan bersenjata, korban sipil, dan pengungsian massal menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika jalur damai gagal dijaga. Di tengah penderitaan warga di kedua sisi perbatasan, harapan kini tertumpu pada upaya diplomasi dan kesediaan kedua negara untuk mengakhiri kekerasan demi stabilitas kawasan dan kemanusiaan.