Kontroversi Dugaan Manipulasi Data Pertumbuhan Ekonomi BPS: Ancaman Krisis Kepercayaan dan Kebijakan

BERITA ADIKARA – Kontroversi manipulasi data statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mencuat di Indonesia, di mana pemerintah dituduh mengutak-atik angka pertumbuhan ekonomi untuk menampilkan performa positif.

Pada awal Agustus 2025, BPS merilis data pertumbuhan PDB kuartal II sebesar 5,12 persen, yang melebihi ekspektasi pasar dan memicu kecurigaan dari kalangan ekonom serta lembaga riset independen.

Tuduhan ini semakin memanas setelah Center of Economic and Law Studies (Celios) menyurati badan statistik PBB untuk meminta audit independen, menyatakan bahwa data tersebut berpotensi menyesatkan kebijakan nasional.

Hal ini sejalan dengan kekhawatiran bahwa manipulasi data bisa mendatangkan bencana ekonomi jangka panjang.

Para ekonom menyoroti ketidaksesuaian antara data BPS dengan indikator lain, seperti penurunan indeks keyakinan konsumen dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025, yang menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diklaim mencapai 4,97 persen dianggap tidak realistis di tengah tren penurunan pinjaman bank dan lesunya sektor ritel. Rocky Gerung, pengamat politik, bahkan menyebut perbedaan data kemiskinan BPS dengan Bank Dunia sebagai bukti manipulasi selama satu dekade terakhir, yang menggerus kepercayaan pasar domestik dan internasional.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan bahwa BPS telah menggunakan standar internasional dan data tersebut adalah hasil perhitungan transparan.

Airlangga menegaskan bahwa angka 5,12 persen tersebut membawa target pertumbuhan tahunan 5,2 persen kembali dalam jangkauan, sementara Sri Mulyani menekankan kepercayaan penuh terhadap lembaga independen tersebut.,

Namun kritik dari oposisi seperti PDIP menyebut ini sebagai upaya politik untuk menutupi kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengatasi inflasi dan pengangguran.

Dampak dari dugaan permainan data ini tak hanya mengikis kepercayaan investor, tetapi juga berisiko menyesatkan pemerintah sendiri dalam merumuskan kebijakan.

Ekonom dari Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa data palsu bisa memicu penghentian bansos prematur, kenaikan pajak, atau pengurangan subsidi energi, yang pada akhirnya membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Jika tidak diatasi, manipulasi ini bisa menimbulkan guncangan ekonomi, seperti penurunan investasi asing dan gejolak pasar yang meluluhlantakkan angka pertumbuhan yang selama ini diagung-agungkan.

Di tengah polemik ini, komunitas internasional seperti OECD dan Fitch Ratings turut memantau, dengan proyeksi pertumbuhan Indonesia hanya 4,7-4,8 persen untuk 2025-2026, yang lebih rendah dari klaim pemerintah.

Analis politik menilai isu ini akan menjadi amunisi bagi oposisi dalam dinamika politik Indonesia, terutama menjelang evaluasi anggaran negara 2026. Sementara itu, BPS diminta membuka metode perhitungannya secara lebih transparan untuk mengembalikan kredibilitas data nasional.