KPK Kembali Gelar OTT di Banjarmasin, Dugaan Suap Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

Banjarmasin | Berita Adikara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di daerah dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, Kalimantan Selatan. Operasi senyap yang dilakukan oleh tim penyidik ini menargetkan dugaan praktik suap yang berkaitan dengan pengelolaan proyek-proyek pemerintah daerah, khususnya di sektor infrastruktur dan pekerjaan umum.

OTT tersebut menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta yang berperan sebagai kontraktor. Berdasarkan informasi yang beredar, para pihak yang diamankan langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif, baik di wilayah setempat maupun di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pendalaman perkara serta mengamankan barang bukti yang diduga terkait dengan transaksi suap.

KPK belum secara rinci mengungkap identitas para pihak yang terjaring OTT. Namun, lembaga antirasuah menegaskan bahwa operasi ini merupakan hasil dari penyelidikan yang telah berlangsung cukup lama. Penyidik KPK disebut telah mengantongi informasi mengenai adanya dugaan pengaturan proyek dan aliran dana yang tidak wajar dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Selatan.

Sumber-sumber yang dekat dengan proses penegakan hukum menyebutkan bahwa OTT ini berkaitan erat dengan dugaan praktik suap untuk memuluskan perolehan proyek infrastruktur. Dalam skema yang diselidiki, pihak kontraktor diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat terkait agar memenangkan tender proyek tertentu. Praktik semacam ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas proyek karena proses lelang tidak dilakukan secara fair dan transparan.

Kasus ini juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan perkara sebelumnya yang menyeret sejumlah kontraktor dalam dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan. Dalam perkara terdahulu, para terdakwa didakwa memberikan suap demi mendapatkan proyek pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi di sektor tersebut bukanlah persoalan baru, melainkan masalah yang berulang dan sistemik.

Setelah OTT dilakukan, KPK langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Penyidik mendalami peran masing-masing pihak, termasuk siapa yang berperan sebagai pemberi, penerima, serta perantara dalam dugaan transaksi suap tersebut. Selain itu, KPK juga menelusuri aliran dana untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang turut menikmati hasil dari praktik korupsi tersebut.

KPK menegaskan bahwa OTT ini bukanlah akhir dari proses penegakan hukum, melainkan awal dari pengungkapan perkara yang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan berkembangnya penyidikan. Lembaga antirasuah juga membuka peluang untuk menjerat pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

OTT yang digelar KPK ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Selatan. Sejumlah pejabat daerah menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif dengan penyidik KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan siap melakukan evaluasi internal terhadap sistem pengadaan dan pengelolaan proyek agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dari pihak legislatif, pimpinan DPRD Kalimantan Selatan menilai OTT ini harus dijadikan sebagai peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara dan pejabat publik. Mereka menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal benar-benar dijalankan secara konsisten.

Pengamat hukum dan tata kelola pemerintahan menilai bahwa sektor infrastruktur memang menjadi salah satu bidang yang paling rawan praktik korupsi. Nilai proyek yang besar, proses pengadaan yang kompleks, serta lemahnya pengawasan sering kali membuka celah terjadinya penyimpangan. Dalam banyak kasus, suap dan gratifikasi digunakan sebagai “jalan pintas” untuk memenangkan tender, meskipun hal tersebut jelas melanggar hukum.

Para pengamat juga mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi, termasuk dengan memanfaatkan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal. Selain itu, peran aparat pengawas internal pemerintah dinilai perlu diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini, sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT. Publik kini menantikan konferensi pers resmi dari KPK untuk mengetahui siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, serta bagaimana konstruksi perkara yang sedang dibangun oleh penyidik.

OTT di Banjarmasin ini kembali menegaskan bahwa KPK masih aktif dan konsisten dalam melakukan penindakan terhadap praktik korupsi, khususnya di tingkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar menjauhi praktik-praktik yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Lebih dari itu, kasus ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan kepercayaan publik dapat kembali meningkat dan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.