Mahfud MD Soroti Potensi Masalah Hukum Proyek IKN dan Whoosh, Kader PSI Beri Tanggapan

SURABAYA| BERITA ADIKARA– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti dua proyek strategis era Presiden Jokowi, yakni Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

MahfudMD menyatakan bahwa kedua proyek tersebut berpotensi besar memiliki masalah hukum atau dugaan pelanggaran pidana.

Mahfud berharap Presiden Prabowo dapat menyelesaikan masalah hukum dalam kedua kasus tersebut. Tujuannya, agar tidak ada lagi preseden di mana setiap presiden meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.

Pernyataan Mahfud MD tersebut mendapat tanggapan dari Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sudarsono.

Dalam sebuah podcast di kanal Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia pada Rabu (22/10/2025), Sudarsono mengingatkan agar Mahfud MD tidak menjadi ‘sosok sengkuni’, sebuah istilah yang merujuk pada figur yang licik dan suka mengadu domba.

Sudarsono menilai sikap Mahfud MD yang mengulas potensi pelanggaran di IKN hanya akan menimbulkan kegaduhan. Ia menekankan bahwa Mahfud, sebagai mantan Menko Polhukam di era Jokowi, seharusnya memahami dinamika yang ada di internal pemerintahan.

“Dia dulu sekian tahun ikut beliau, di Menkopolhukam lagi, berarti tahu semua dinamika, kok sekarang ikut begitu, buat gaduh,” kata Sudarsono.

Sudarsono mengkritik Mahfud MD yang seolah baru bersuara mengenai dugaan potensi pidana tersebut setelah tidak lagi menjabat. Padahal, menurutnya, saat Mahfud masih berada di pemerintahan, potensi masalah itu seharusnya sudah bisa dihindari.

“Artinya kalimat yang disampaikan beliau tidak layak sebagai seorang negarawan, apalagi dulu Menkopolhukam,” ujar Sudarsono.

Sudarsono juga menyinggung bahwa Presiden Jokowi telah bersikap baik kepada Mahfud MD, termasuk mengizinkannya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden meskipun saat itu masih menjabat di kabinet.