Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran dari Kementerian yang Lambat Serap Dana
Purbaya optimis bahwa akselerasi pada kuartal IV akan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional
SURABAYA| BERITA ADIKARA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyerapan anggaran negara di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Baru saja dilantik pada 8 September 2025 sebagai bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, Purbaya langsung bergerak cepat dengan mengancam menarik kembali dana yang tidak terserap optimal hingga akhir tahun.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan pada Selasa (16/9/2025), Purbaya menyatakan bahwa ia telah mendapat izin dari Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan langsung ke K/L besar mulai Oktober mendatang. Tujuannya adalah mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran mereka.
“Tadi saya izin kepada Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” ujar Purbaya.
Ia memberikan batas waktu hingga akhir Oktober bagi K/L tersebut untuk membuktikan kemampuan mereka dalam membelanjakan anggaran. Jika hingga tenggat itu penyerapan masih lambat, dana yang tersisa akan ditarik dan dialihkan ke program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kira-kira enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya,” tegas Purbaya.
Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran atas lambatnya serapan anggaran negara pada 2025. Berdasarkan data terbaru, realisasi belanja negara pada semester pertama hanya mencapai sekitar Rp1.407,1 triliun atau 38,8% dari pagu anggaran total.
Penyebab utamanya adalah perubahan struktur organisasi dan penambahan kementerian baru, yang membuat beberapa instansi ragu dalam merealisasikan dana.
Kementerian Keuangan berencana mengirimkan tim pendampingan ke K/L yang bermasalah
Meski demikian, Purbaya optimis bahwa akselerasi pada kuartal IV akan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun ada penurunan penyerapan di kuartal III akibat transisi pemerintahan.
Untuk mendukung upaya ini, Kementerian Keuangan berencana mengirimkan tim pendampingan ke K/L yang bermasalah, membantu proses administrasi agar belanja bisa lebih cepat. Purbaya juga akan berkolaborasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk membentuk Tim Akselerasi Program Pembangunan, memastikan tidak ada lagi sisa anggaran menganggur di akhir tahun.
Presiden Prabowo telah memberikan restu penuh atas inisiatif ini, sejalan dengan visi pemerintahan untuk efisiensi fiskal dan pertumbuhan inklusif.
Beberapa K/L seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaporkan progres serapan hingga awal September mencapai 40%, sementara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mencapai 69,01% hingga 12 September
Namun, Purbaya menekankan bahwa semua instansi harus “becus” dalam mengelola anggaran demi kesejahteraan rakyat.
