NTP Jawa Timur Tertinggi di Pulau Jawa, DPRD Desak Mitigasi Pasca Panen di Musim Hujan

SURABAYA | BERITA ADIKARA– Sektor pertanian Jawa Timur menutup tahun 2025 dengan capaian gemilang. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada Desember 2025 berhasil menembus angka 118,96, sebuah indikator kuat meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat tani di wilayah tersebut.

Capaian NTP ini tidak hanya sekadar angka, namun mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,95 persen. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Angka tersebut mencerminkan bahwa harga yang diterima petani jauh lebih besar dibandingkan harga yang harus dibayarkan untuk biaya produksi maupun konsumsi rumah tangga.

Anggota DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumarambah, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian ini. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari keberhasilan panen raya pada masa tanam ketiga tahun 2025.

“Kenaikan NTP ini adalah titik balik yang kita harapkan bagi kesejahteraan petani. Ini membuktikan hasil panen di masa tanam ke-3 tahun lalu sangat optimal,” ujar Wiwin.

Tantangan Panen Raya di Musim Hujan

Meski menunjukkan tren positif, legislatif mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk tidak lengah. ,

Pasalnya tantangan besar telah menanti pada awal tahun 2026, di mana masa tanam pertama (MT1) akan memasuki masa panen raya yang diprediksi berbarengan dengan puncak musim hujan.

Beberapa poin krusial yang menjadi desakan DPRD Jatim kepada Pemprov meliputi:

• Optimalisasi Sarana Pasca Panen: Menyiapkan fasilitas pengeringan gabah (dryer) secara masif untuk mengantisipasi tingginya kadar air gabah akibat hujan.
• Stabilitas Harga: Melakukan intervensi pasar agar melimpahnya pasokan saat panen raya tidak membuat harga jual di tingkat petani anjlok.
• Okupansi Infrastruktur: Memastikan gudang-gudang penyimpanan siap menampung hasil panen dengan standar kualitas yang terjaga.

Wiwin menegaskan bahwa kualitas gabah seringkali merosot jika proses pengeringan terhambat oleh cuaca ekstrem

Jika hal ini terjadi, maka nilai jual petani akan turun dan berdampak negatif pada angka NTP di bulan-bulan mendatang.

“Pemerintah harus hadir memfasilitasi teknologi pasca panen, terutama dryer. Jangan sampai petani kita sudah lelah menanam, tapi hasilnya tidak maksimal hanya karena masalah pengeringan yang terkendala hujan,” tegas Wiwin.

Pihak DPRD berharap langkah taktis segera diambil oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim agar tren positif kesejahteraan petani ini dapat terjaga sepanjang tahun 2026, demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kokoh dari Jawa Timur.