SURABAYA | BERITA ADIKARA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Solar. Sebagai langkah konkret pengawasan, Gerindra menyiapkan hadiah senilai Rp10 juta bagi masyarakat yang berhasil merekam dan memberikan informasi terkait tindak penyelewengan tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, mengonfirmasi kebijakan tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

“Partai Gerindra menyiapkan Rp10 juta bagi siapa pun masyarakat atau warga yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi, khususnya Solar,” ujar Bambang Haryadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan modus operandi penyelewengan yang kerap terjadi, salah satunya adalah pemindahan BBM bersubsidi dari tangki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke tempat penampungan lain menggunakan kendaraan roda empat, yang biasanya dilakukan pada malam hari.

Terkait mekanisme pelaporan, masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan diminta untuk merekam kejadian tersebut sebagai barang bukti.

Bukti rekaman itu kemudian dapat diserahkan langsung kepada pengurus Partai Gerindra di daerah, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten atau kota.

Bambang juga menekankan agar masyarakat tidak merasa takut untuk melaporkan tindakan kriminal ini. Ia menyoroti adanya dugaan kongkalikong antara oknum masyarakat, pihak SPBU nakal, serta para penadah yang merugikan keuangan negara.

Menurutnya, pengawasan bersama sangat krusial mengingat alokasi BBM bersubsidi ditujukan secara khusus untuk kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan.

“BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi angkutan umum, petani, dan nelayan. Gerindra menolak keras penyelewengan BBM subsidi, dan hal ini harus diawasi bersama agar distribusinya tepat sasaran,” pungkas Bambang.

Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kejahatan penyelewengan BBM bersubsidi sekaligus memastikan bantuan energi dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat kelas bawah dan sektor-sektor produktif.