Pejabat Jepang Hubungi YouTuber Neo Japan: Ancaman Blacklist Muncul bagi WNI

Kekhawatiran terhadap perilaku sebagian warga negara Indonesia (WNI) di Jepang kini semakin mencuat setelah seorang pejabat tinggi dari pemerintahan Jepang dikabarkan secara langsung menghubungi seorang YouTuber asal Indonesia yang menetap di Jepang, Neo Japan. Pejabat tersebut menyampaikan keresahan terkait meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan WNI, mulai dari pelanggaran visa, pengrusakan properti, hingga tindakan kriminal lain yang dianggap mencoreng citra bangsa Indonesia di mata Jepang.

Melalui unggahan video di Instagram-nya, Neo Japan mengungkapkan bahwa dirinya ditelepon langsung oleh pejabat tersebut karena dikenal sebagai salah satu figur yang kerap membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang. Menurut Neo Japan, kasus-kasus yang melibatkan WNI bukan lagi menjadi pembahasan di tingkat masyarakat biasa atau media sosial, tetapi sudah menjadi perhatian serius hingga mencapai level pemerintahan. “Baru-baru ini, salah satu tokoh pemerintah Jepang langsung menelpon saya secara pribadi,” ungkap Neo Japan dalam videonya. Ia menambahkan bahwa pejabat itu menyampaikan secara terbuka kekecewaan atas perilaku sebagian WNI yang dianggap merugikan ketertiban dan keamanan di Jepang.

Dalam penjelasannya, Neo Japan turut mengungkapkan adanya potensi kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah Jepang, yakni berupa pengetatan kebijakan visa bagi WNI. Bahkan, kemungkinan memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam atau blacklist sebagai negara yang warganya dibatasi atau ditolak masuk ke Jepang. Kondisi ini tentu menjadi ancaman serius bagi banyak WNI yang memiliki kepentingan untuk bekerja, belajar, atau berkunjung ke Jepang.

Lebih lanjut, Neo Japan membeberkan data bahwa ratusan WNI telah ditolak masuk Jepang dalam setahun terakhir karena dicurigai hendak bekerja secara ilegal, melanggar ketentuan visa, atau tidak memenuhi syarat lain yang diwajibkan pemerintah Jepang. Menurutnya, situasi ini memperlihatkan adanya kerentanan dalam citra WNI di mata otoritas Jepang, yang pada akhirnya bisa berdampak secara nasional terhadap akses dan kebebasan warga negara Indonesia di Jepang.

Pejabat Jepang Hubungi YouTuber Neo Japan: Ancaman Blacklist Muncul bagi WNI

Dalam video tersebut, Neo Japan juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh WNI di Jepang untuk menjaga perilaku dan mematuhi hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa hidup di negeri orang memerlukan kesadaran untuk tidak membawa kebiasaan buruk dari Indonesia, serta menghormati budaya lokal yang ada di Jepang. Neo Japan bahkan secara khusus menegaskan bahwa bagi WNI yang melanggar hukum, dirinya tidak segan untuk mengusulkan kepada pihak imigrasi dan kepolisian Jepang agar yang bersangkutan diproses secara hukum dan dideportasi. “Saya yang akan mengusulkan ke pemerintah imigrasi dan polisi Jepang supaya ditindak secara hukum,” ucapnya.

Selain itu, Neo Japan juga mengkritik sekolah-sekolah di Indonesia yang menurutnya kerap mengirim siswa ke luar negeri tanpa melakukan seleksi ketat terhadap perilaku dan akhlak mereka. Ia mengingatkan bahwa mengirim anak ke luar negeri bukan hanya soal kemampuan akademis, tetapi juga kesiapan mental dan kualitas moral. “Jangan asal kirim anak ke luar negeri. Cek dulu akhlak dan sikapnya. Kirim anak-anak yang punya mental dan kualitas premium, bukan yang bikin masalah,” tambahnya dalam caption Instagram-nya.

Neo Japan menegaskan bahwa pernyataan ini disampaikannya bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan karena kepeduliannya terhadap nasib dan nama baik WNI yang selama ini hidup dengan baik di Jepang. Menurutnya, perjuangan para WNI yang telah berjuang keras untuk hidup di Jepang dengan cara yang baik dan mematuhi aturan tidak boleh dinodai oleh perilaku segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. “Saya terpaksa speak up karena saya peduli. Jangan nodai perjuangan WNI lain yang sudah mati-matian berjuang dan hidup baik di sini,” tegasnya.

Isu ini menjadi cerminan bahwa reputasi dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dapat terganggu jika tidak segera ditangani dengan serius. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta perwakilan diplomatik di Jepang diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah preventif, baik melalui diplomasi maupun melalui edukasi dan pembinaan kepada WNI di Jepang. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, berbagai pihak juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga nama baik Indonesia di ranah internasional.