Pemerintah Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Sumbangan dari UEA

Medan | berita Adikara — Pemerintah daerah mengambil langkah administratif penting dengan mengembalikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras yang berasal dari Uni Emirat Arab (UEA). Bantuan tersebut sebelumnya dikirim sebagai bentuk solidaritas internasional untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir. Namun, setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi lintas instansi, diputuskan bahwa bantuan tersebut belum dapat diterima dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan. Pemerintah menegaskan bahwa langkah pengembalian tersebut dilakukan demi menjaga kepatuhan terhadap regulasi nasional, sekaligus memastikan bahwa seluruh penanganan bencana tetap berada dalam satu komando yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bantuan berupa puluhan ton beras itu tiba di Indonesia pada pertengahan Desember 2025. Selain beras, paket bantuan juga dilengkapi dengan berbagai kebutuhan dasar lain seperti sembako tambahan, perlengkapan bayi, serta kebutuhan ibadah. Bantuan ini pada awalnya direncanakan untuk segera disalurkan kepada warga yang terdampak banjir dan masih bertahan di lokasi pengungsian maupun daerah yang belum sepenuhnya pulih.

Pemerintah daerah sempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Uni Emirat Arab yang memberikan perhatian kepada kondisi masyarakat Indonesia pascabencana. Bantuan tersebut dipandang sebagai wujud nyata hubungan baik antarnegara serta solidaritas kemanusiaan lintas batas.

Namun, sebelum distribusi dilakukan, pemerintah daerah memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi administratif dan koordinasi dengan pemerintah pusat, guna memastikan bahwa proses penyaluran bantuan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme penanganan bencana nasional.

Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh penjelasan bahwa Indonesia belum membuka skema penerimaan bantuan asing secara langsung untuk penanganan bencana yang terjadi saat ini. Seluruh bantuan internasional harus melalui jalur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dikoordinasikan melalui lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah pusat menekankan bahwa penanganan bencana masih dapat dilakukan dengan sumber daya nasional, baik dari sisi logistik, personel, maupun pendanaan. Oleh karena itu, bantuan dari luar negeri yang tidak melalui mekanisme resmi tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Atas dasar itulah, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan bantuan 30 ton beras dari UEA dalam kondisi utuh, tanpa ada satu pun yang disalurkan kepada masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembalian bantuan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap solidaritas internasional, melainkan langkah administratif agar setiap bantuan kemanusiaan mengikuti aturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa niat baik dari Uni Emirat Arab tetap dihargai dan dicatat sebagai bentuk persahabatan yang positif.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah daerah menyebutkan bahwa bantuan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan kembali melalui jalur yang sesuai atau digunakan untuk keperluan kemanusiaan di wilayah lain yang memungkinkan secara regulasi.

Keputusan pengembalian bantuan ini memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan kebijakan nasional, khususnya dalam pengelolaan bantuan bencana. Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi bantuan.

Namun di sisi lain, ada pula masyarakat yang menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kondisi korban bencana yang masih membutuhkan bantuan pangan secara berkelanjutan. Beberapa pengamat kemanusiaan menilai bahwa ke depan diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel agar bantuan internasional dapat segera dimanfaatkan tanpa melanggar aturan.

Meski bantuan dari UEA dikembalikan, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan kepada korban bencana tetap berjalan melalui jalur nasional. Beras, bahan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya tetap disuplai dari cadangan pemerintah dan dukungan lintas daerah.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana, termasuk perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi warga terdampak, serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah menekankan bahwa hubungan diplomatik dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab tetap terjalin dengan baik. Solidaritas yang diberikan UEA dipandang sebagai bentuk kepedulian yang patut diapresiasi, meskipun secara teknis belum dapat direalisasikan dalam penyaluran bantuan langsung.

Pemerintah berharap ke depan, kerja sama kemanusiaan antarnegara dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, sehingga bantuan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.