Pemkot Surabaya Rekrut Sukarelawan Pengatur Lalu lintas ke Padat Karya untuk Akhiri Era ‘Pak Ogah’

SURABAYA| BERITA ADIKARA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penertiban sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas), yang dikenal sebagai “Pak Ogah” atau “Polisi goceng”, dengan merekrut mereka ke dalam program Padat Karya. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan keamanan serta kelancaran lalu lintas di seluruh penjuru kota.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan penertiban parkir liar yang telah digulirkan sebelumnya, dengan fokus pada kesejahteraan warga yang terlibat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa penertiban supeltas akan dilaksanakan secara menyeluruh di Kota Pahlawan. Pada Selasa (26/8/2025), Eri menegaskan komitmen Pemkot untuk tidak menghilangkan mata pencaharian mereka, melainkan mengalihkannya ke pekerjaan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain.

“Kami akan memberikan pekerjaan yang layak agar mereka tetap bisa mencari nafkah tanpa mengganggu orang lain,” ujar Eri, seraya menambahkan bahwa program ini sudah mulai berjalan melalui pemetaan lokasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub).

Alasan utama penertiban ini adalah dampak negatif keberadaan supeltas terhadap lalu lintas. Eri Cahyadi sendiri merasakan bagaimana kehadiran mereka sering memperburuk kemacetan, terutama saat kendaraan hendak berbelok atau berputar balik.

“Saya juga merasakan waktu mau belok malah tambah macet,” kata Eri dalam pernyataan sebelumnya pada Jumat (22/8/2025).

Dishub telah memetakan titik-titik keberadaan supeltas di berbagai ruas jalan, sebagai langkah awal untuk mengatasi gangguan ini dan memastikan kenyamanan pengendara.

Program Padat Karya menjadi solusi utama untuk intervensi ini, dengan menawarkan berbagai jenis pekerjaan seperti konstruksi paving, produksi sandal hotel, dan peran di Koperasi Merah Putih. Pemkot juga akan menyediakan pelatihan bagi supeltas, khususnya mereka dari keluarga berpenghasilan rendah yang teridentifikasi melalui program Kampung Pancasila.

Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, telah diinstruksikan untuk mendata supeltas ber-KTP Surabaya dan mengintegrasikan mereka ke dalam program ini, memastikan transisi yang mulus dan berkelanjutan.

Meski demikian, beberapa supeltas menyampaikan kekhawatiran atas penertiban ini. Yatno, seorang supeltas di Jalan Raya Menur, mengaku keberatan jika tidak diberi alternatif yang sesuai, mengingat ia menjadi tulang punggung keluarga dengan biaya sewa rumah dan pendidikan anak.

“Saya setuju kalau dikasih pekerjaan lebih baik, tapi umur saya sudah sepuh, takut nggak diterima,” katanya pada Senin (25/8/2025). Senada, Gatot dari Jalan Dharmahusada khawatir karena KTP-nya bukan dari Surabaya dan usianya yang lanjut, meski ia mengakui pendapatannya sebagai “polisi cepek” hanya cukup untuk hidup sehari-hari.

Pemkot Surabaya mengajak masyarakat untuk melaporkan keberadaan supeltas melalui saluran resmi, guna mempercepat proses pendataan dan intervensi. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengakhiri era “Pak Ogah” yang sering menimbulkan kontroversi, tetapi juga menjadi model penanganan masalah sosial di perkotaan, dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan warga melalui program pemberdayaan seperti Padat Karya.

Eri Cahyadi optimistis bahwa inisiatif ini akan menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Surabaya.