Pemprov Jatim Dorong Operasional Bandara Perintis Masalembu untuk Aksesibilitas Pulau Terluar 

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus berupaya meningkatkan konektivitas di wilayah kepulauan. Saat ini, Dishub Jatim tengah memproses pengajuan Bandara Masalembu di Kabupaten Sumenep agar dapat beroperasi sebagai bandara perintis.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur, Dr. Nyono, ST., MT., menjelaskan bahwa infrastruktur di Masalembu sebenarnya sudah tersedia berupa landasan pacu (L-Strip) yang merupakan aset bekas operasional Pertamina (L-Nusa).

“Saat ini statusnya sudah dipinjam-pakaikan oleh Kementerian BUMN kepada Kabupaten Sumenep. Kami dari Pemprov Jatim juga sudah memberikan dukungan berupa studi Rencana Induk Bandara,” ujar Nyono.

Nyono menambahkan bahwa pengajuan tersebut kini berada di Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian akses bagi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Bukan Pesaing, Melainkan “Backup” Moda Laut

Terkait kekhawatiran bahwa keberadaan bandara akan mematikan moda transportasi laut yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas kepulauan, Nyono menepis anggapan tersebut.

Iamenegaskan bahwa transportasi udara disiapkan sebagai backup dan alternatif, bukan kompetitor.

“Kita berusaha ini sebagai backup, bukan untuk bersaing. Bandara perintis ini kebanyakan untuk daerah terisolir seperti Masalembu, Bawean, dan Pagerungan,” jelasnya.

Menurut Nyono, penyediaan moda transportasi udara merupakan amanat undang-undang untuk memberikan pilihan bagi masyarakat. “Masyarakat harus diberikan pilihan. Jika transportasi laut terlalu lama atau terkendala cuaca, transportasi udara hadir sebagai pembanding atau alternatif pemilihan moda,” tegas Nyono.

Perkembangan Bandara Internasional di Jatim

Selain membahas bandara perintis, Nyono juga menyinggung status bandara internasional di Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa Bandara Dhoho Kediri telah mendapatkan izin sebagai bandara internasional, meski pelaksanaannya mungkin dilakukan secara bertahap.

Namun, ia memberikan catatan teknis mengenai kualifikasi bandara internasional. “Jika runway-nya masih di bawah 2.000 meter, belum bisa melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing. Sehingga fungsinya sebagai bandara internasional belum bisa maksimal,” paparnya.

Nyono juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemprov Jatim sempat mengusulkan Bandara Abdul Rachman Saleh di Malang untuk menjadi bandara internasional. Namun, usulan tersebut belum disetujui oleh Kementerian Perhubungan karena pertimbangan wilayah kepentingan militer.

Dengan adanya pengembangan bandara perintis di Masalembu dan operasional Bandara Dhoho, Pemprov Jatim berharap kesenjangan konektivitas antarwilayah di Jawa Timur dapat semakin teratasi.