Pernyataan Bupati Pati Picu Gejolak: Ribuan Warga Demo Tolak Kenaikan PBB

Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu kemarahan publik. Pernyataannya yang viral di media sosial menantang aksi demonstrasi warga semakin menyulut reaksi keras dari masyarakat. Dalam sebuah video yang beredar luas, Bupati Sudewo secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dari keputusan menaikkan tarif PBB meskipun menghadapi demonstrasi besar-besaran. “Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam kutipan yang beredar pada Rabu (6/8/2025).

Latar Belakang Kebijakan

Sudewo menyebutkan, kenaikan PBB sebesar ±250 persen dilakukan karena sudah 14 tahun tidak ada penyesuaian tarif. Ia membandingkan pendapatan PBB Pati dengan daerah tetangga. “PBB Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, sementara Kabupaten Jepara sudah mencapai Rp75 miliar. Padahal, luas wilayah Pati lebih besar,” katanya, dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati.

Menurutnya, penyesuaian ini diperlukan demi mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Gelombang Protes Menguat

Sebagai respons atas kebijakan tersebut, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Untuk mendukung aksi itu, mereka membuka posko donasi logistik di sekitar Alun-Alun Pati sejak Jumat (1/8/2025).

Namun, pada Selasa (5/8/2025), petugas Satpol PP Kabupaten Pati membubarkan posko tersebut dengan alasan pelanggaran ketertiban umum. Petugas juga menyita sejumlah kardus berisi air mineral hasil sumbangan masyarakat.

Aksi pembubaran ini memicu ketegangan. Adu mulut hingga saling dorong antara massa aksi dan aparat tak terhindarkan. Bahkan, Pelaksana Tugas Sekda Pati, Riyoso, turun langsung ke lokasi untuk menenangkan situasi. Namun kehadirannya justru memicu konfrontasi verbal dengan para demonstran, salah satunya Husein, koordinator aksi, yang menolak pembubaran.

Massa: Posko Merespons Tantangan Bupati

Massa mengaku kecewa atas tindakan aparat. Mereka menyebut telah mengirim surat pemberitahuan penggalangan dana kepada kepolisian dan Bupati Pati. “Donasi ini dari masyarakat Kabupaten Pati. Kami sudah beri pemberitahuan, kenapa tetap dibubarkan?” ujar Supriyono, salah satu orator aksi.

Husein menyebut pendirian posko adalah bentuk nyata perlawanan atas pernyataan Bupati Sudewo yang tidak gentar meskipun didemo puluhan ribu orang. “Kami mendirikan posko ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar menolak kebijakan ini. Ini jawaban atas tantangan Bupati,” tegasnya.

Aksi pembubaran posko sempat memanas ketika Supriyono menerobos naik ke atas truk Satpol PP dan melempar kembali kardus air mineral yang telah diangkut aparat. Plt Sekda Pati, Riyoso, sempat terlibat adu argumen sengit dengan para demonstran sebelum akhirnya mundur dari lokasi dan kembali ke Kantor Bupati Pati.

Satpol PP: Langgar Aturan Ketertiban

Plt Kasatpol PP Pati, Sriyatun, menyatakan bahwa lokasi posko donasi tidak sesuai aturan karena berada tepat di bawah videotron kawasan Alun-Alun, yang rencananya akan digunakan untuk rangkaian acara Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.

“Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi harus sesuai dengan aturan. Pendirian posko di lokasi itu tidak diperbolehkan,” jelasnya. Tawaran untuk memindahkan posko ke tempat lain ditolak mentah-mentah oleh massa aksi.

Ancaman Duduki Gedung DPRD

Massa mengancam akan menduduki Gedung DPRD Pati jika pemerintah tetap berupaya memindahkan posko donasi. Ketegangan makin meningkat saat petugas tetap berupaya mengangkut dus air mineral yang bertuliskan kritik terhadap Bupati, seperti “Bupati Penipu” dan “Bupati Pembohong”.

Supriyono bahkan menantang langsung Plt Sekda: “Suruh Sudewo keluar! Jangan cuma menantang 50 ribu orang. Lawan saya saja dulu!” teriaknya di lokasi.

Meski situasi sempat memanas, aparat berhasil mengendalikan massa dan membawa barang-barang sitaan ke kantor Satpol PP. Namun, massa tetap bertekad melanjutkan perjuangan mereka sampai hari aksi puncak, 13 Agustus 2025.