Polemik Kasus Pandji Pragiwaksono: Keabsahan Bukti Rekaman Diduga Ilegal dari Netflix Dipertanyakan

SURABAYA | BERITA ADIKARA – Perkembangan kasus hukum yang melibatkan komika ternama, Pandji Pragiwaksono, kini memasuki babak baru yang memicu perdebatan hukum serius.

Sorotan publik dan para ahli hukum kini tertuju pada keabsahan alat bukti yang diserahkan oleh pihak pelapor kepada Polda Metro Jaya, yang dinilai bermasalah dari sisi prosedur perolehannya.

Pusat polemik ini bermula dari penyerahan barang bukti utama berupa sebuah flashdisk yang memuat rekaman materi stand-up comedy bertajuk “Mens Rea”.

Materitersebut diduga kuat diambil melalui metode perekaman layar (screen recording) dari platform layanan streaming berbayar, Netflix.

Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Hak Cipta

Langkah pelapor menyerahkan bukti tersebut menuai kritik tajam.

Publik menyoroti bahwa platform seperti Netflix memiliki kebijakan ketat yang melarang segala bentuk perekaman atau pendistribusian ulang konten tanpa izin. Hal ini memunculkan ironi hukum, di mana pelapor diduga melakukan pelanggaran hak cipta demi melaporkan dugaan tindak pidana lain.

Akibatnya, atensi publik kini bergeser dari substansi materi yang dilaporkan menjadi dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak pelapor sendiri.

Pandangan Pakar Hukum: Bukti Ilegal Tidak Sah

Menanggapi situasi ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan analisis tajam mengenai status hukum barang bukti tersebut.

Abdulmenegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana, cara perolehan alat bukti sangat menentukan validitasnya di mata hukum.

“Barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum (unlawful legal evidence) tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jika bukti tersebut didapatkan melalui cara ilegal, seperti pembajakan, maka hal itu berpotensi membuat laporan dihentikan atau dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Abdul Fickar.

Lebih lanjut, Abdul menyarankan agar pihak penyidik Polda Metro Jaya bertindak prosedural dengan meminta rekaman asli langsung dari sumber resmi, yakni pihak Netflix, guna menjamin keabsahan materi yang diperiksa.

Selain ancaman gugurnya kekuatan pembuktian, tindakan perekaman ilegal ini juga membuka celah risiko hukum balik bagi pelapor.

Tindakan merekam dan menyebarluaskan konten berbayar tanpa izin dapat dikategorikan sebagai Hal pembajakan yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pelanggaran hak cipta semacam ini membawa konsekuensi hukum yang berat, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda yang mencapai miliaran rupiah.